Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
662

Berdalih Pailit, Perusahaan Outsourcing Malah Dihukum Bayar Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Tak mampu membayar uang pesangon atas tindakannya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Muhammad Edy Syahputra, PT. Tri Tunggal Batam Mandiri selaku perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing), justru dihukum oleh Mahkamah Agung (MA) untuk membayar uang pesangon sebesar Rp. 96 juta.

Menurut MA, dalam putusannya bernomor 603 K/Pdt.Sus-PHI/2015, perjanjian penggunaan tenaga kerja antara PT. Palma Progress Shipyard dengan perusahaan outsourcing PT. Tri Tunggal, telah memenuhi ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Sehingga hubungan kerja antara Edy, dinilai Majelis Hakim MA, adalah dengan PT. Tri Tunggal yang telah melanggar Pasal 59 UU 13/2003.

“Bahwa Perjanjian PKWT yang dilakukan adalah hanya Tergugat I dengan pekerjanya, dan oleh karena Perjanjian Kerja PKWT yang dilakukan melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugat I dalam hal melakukan PHK, berkewajiban membayar hak-hak Termohon Kasasi,” tegas Hakim Zahrul Rabain, Jum’at (13/11/2015) lalu.

Terhadap pertimbangan hukum demikian, MA membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 14/G/2014/PHI.PN. Tpg bertanggal 2 Oktober 2014, yang sebelumnya telah menghukum PT. Palma selaku perusahaan pemberi pekerjaan, untuk membayar uang pesangon.

“Membatalkan putusan PHI Tanjung Pinang Nomor 14/G/2014/PHI.PN.Tpi tanggal 2 Oktober 2014, mengadili sendiri, menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, uang kompensasi PHK sebesar Rp.96,6 juta,” ujar Hakim Rabain saat membacakan amar putusan di Gedung MA, Jakarta. (YS)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of