Type to search

Berita

Dianggap Pesangon Tak Sesuai UU, PHI Anggap Pekerja Tak Berhak Lagi Menuntut

Share
Ilustrasi. (foto: fajar.co.id)

Ilustrasi. (foto: fajar.co.id)

Bandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, menolak gugatan Mujiono, dkk (6 orang) atas kekurangan besaran uang pesangon, akibat tidak mengetahui cara menghitung nilai pesangon pada saat perundingan dengan pihak perusahaan, demikian dasar gugatan yang diregister dengan perkara No. 245/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Selain itu, Mujiono juga berdalih, bahwa setiap orang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, pemberian uang pesangon yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, haruslah diperhitungkan kembali dan mewajibkan PT. Kris Setiabudi Utama yang berlokasi di Jl. Raya Narogong, Km. 7, Rawa Lumbu, Kota Bekasi untuk membayarkan kekurangannya.

Terhadap petitum (tuntutan) Mujiono, dkk, PHI Bandung berpendapat, bahwa seharusnya keberatan terhadap nilai pesangon disampaikan kepada perusahaan, sebelum menanda-tangani surat pernyataan bertanggal 19 Maret 2015 tentang kesediaan menerima pemutusan hubungan kerja disertai dengan uang pesangon, yang nilainya dianggap tidak sesuai dengan undang-undang.

PHI Bandung juga menilai tindakan Mujiono yang tidak mengembalikan uang yang disebut sebagai pesangon, yang dikirimkan perusahaan melalui transfer antar rekening bank, mengandung makna, jika pekerja telah memahami apa yang telah ia perbuat dengan akibat hukumnya dikemudian hari. “Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan keberatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima,” tandas Hakim Wasdi Permana, Senin (14/3/2016) lalu. (Yul)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *