Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.074

Dibalik Kasus Korupsi Dana BPJS Kesehatan di Subang

Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.
Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dan Kepala Pelayanan Kesehatan, terkait pemotongan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp. 4,7 miliar, merupakan salah satu celah korupsi yang mungkin dilakukan oknum Pemerintah Daerah yang harus dikritisi BPJS Kesehatan.

Kasus korupsi ini, terkait pemberian dana kapitasi dari BPJS Kesehatan ke Puskesmas untuk wilayah Subang yang dipotong oleh oknum pemda. Dari alokasi dana untuk kapitasi sekitar Rp. 16 miliar, yang disunat oleh oknum Dinas Kesehatan tersebut sekitar Rp. 4,7 miliar. Dana kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke tiap-tiap Puskesmas harus dikumpulkan terlebih dahulu di kas daerah. Biaya kapitasi ini dijadikan sebagai pendapatan pemda.

Proses pembayaran dari kas daerah ke tiap-tiap puskesmas ini yang berpotensi untuk dikorupsi, dan kini sedang didakwa dikorupsi oknum pemda Subang. Selama ini sudah banyak pekerja kesehatan, seperti dokter dan para medis di Puskesmas yang mengeluh tentang pembayaran kapitasi. Ada yang dipotong dan sering juga terlambat dibayarkan ke Puskesmas.

Diharapkan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Pemeriksa Keuangan, bisa membuat sistem pembayaran kapitasi ke pemda yang sulit untuk dikorupsi, dan bisa dijamin sampai ke Puskesmas dengan utuh. Permasalahan yang dialami para dokter dan para medis, karena dana kapitasi yang disunat ini akan mempengaruhi kinerja Puskesmas dalam melayani pasien-pasien BPJS.

Celah korupsi lainnya terkait BPJS Kesehatan yang berpotensi dilakukan pemda, adalah tunggakan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Daerahnya ke BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, bahwa hingga saat ini masih banyak pemda-pemda yang menunggak pembayaran iuran jamkesdanya ke BPJS kesehatan. Terjadinya penunggakan iuran ini menjadi celah untuk terjadinya korupsi yang dilakukan Dinas-Dinas Kesehatan.

Selama ini BPJS Kesehatan mengalami kesulitan menagih piutang-piutang tersebut. Dari sisi penerapan sanksi, Peraturan Pemerinta No. 86 Tahun 2013, tidak bisa diterapkan kepada pemda-pemda, karena PP tersebut hanya digunakan untuk pemberi kerja di luar penyelenggara negara. Mengingat masih banyaknya piutang BPJS ke pemda-pemda, maka sudah seharusnya BPJS dengan bantuan Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan penagihan secara pro aktif.

Diyakini, dengan lebih pro aktifnya BPJS menagih piutangnya, maka potensi korupsi akan bisa diminimalisir. BPJS Kesehatan harus juga melibatkan pihak kepolisian untuk menagih piutangnya tersebut, dan bila tidak dibayarkan dan ada indikasi korupsi, maka pihak kepolisian bisa langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Piutang-piutang pemda ini sangat berpotensi menutup defisit yang dialami BPJS Kesehatan selama ini.

 

Ditulis oleh : Timboel Siregar (Pemerhati Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of