Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
603

Dikontrak Berkali-kali Setiap Tiga Bulan, Gugatan Dua Mandor Dikabulkan

Ilustrasi. (foto: waspada.co.id)
Ilustrasi. (foto: waspada.co.id)

Gorontalo | Diperjanjikan berkali-kali dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan selama 2 (dua) tahun, sebagai mandor yang mengawasi penanam dan penebang tebu, Zulkifli Hasan dan Masriono Zees ditetapkan statusnya dari pekerja kontrak menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo, PT. PG Gorontalo telah keliru dalam mempekerjakan Zulkifli dan Masriono dengan sistem kerja kontrak. Sebab, pekerjaan mandor bukanlah sebagai pekerjaan yang tergantung musim dan cuaca, atau bahkan bukan juga untuk pekerjaan yang berdasarkan pesanan atau order.

Selain itu, Hakim Aris Bawono Langgeng selaku Ketua Majelis Hakim juga menyatakan, jika perusahaan yang berada di Ds. Gandaria, Tolangohula, Gorontalo itu berdalil Zulkifli sebagai pekerja yang bekerja untuk pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, maka hal demikian telah dapat disangkal dari bukti pembayaran upah yang bukan berdasarkan hari kehadiran bekerja.

“Menimbang, bahwa oleh karena PKWT yang dibuat oleh Tergugat telah bertentangan pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 100/MEN/VI/2004, pasal 4, 5, dan 10, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat PHK yang dilakukan dengan dasar selesainya masa kontrak adalah tidak sah,” tegas Hakim Aris, Senin (4/1/2016) lalu.

Namun, tuntutan yang diajukan oleh Zulkifli dan Masriono agar perusahaan membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003, tidaklah dianggap adil jika dikabulkan. Sehingga, PHI Gorontalo hanya menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar 3 (tiga) bulan upah ditambah uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.4,8 juta.

Selain itu, perusahaan juga dihukum untuk membayar upah selama tidak mempekerjakan Zulkifli dan Masriono sebesar Rp.1,6 juta setiap bulannya sejak Juli 2015, hingga putusan dalam perkara No. 35/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gto dan perkara No. 36/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gto, mempunyai kekuatan hukum tetap. (YS)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of