Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
500

Disebut Bukan Tunjangan Tetap, Buruh Menangkan Gugatan Kekurangan Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Denpasar | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar, mengabulkan sebagian gugatan Antonius Mau Molo yang menuntut pembayaran kekurangan uang pesangon, atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi sejak 21 Februari 2015 lalu itu. Antonius meminta agar PHI Denpasar menghukum mantan perusahaan tempatnya bekerja di Body Works Spa yang beralamat di Jalan Kayu Jati No. 2 Petitenget, Kuta, Bali, berupa kekurangan pesangon beserta denda sebesar Rp.26,7 juta.

Body Works Spa dianggap Antonius telah keliru menghitung besaran uang pesangon, meskipun dalam perhitungan tersebut dikalikan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Menurut ia, seharusnya perusahaan menggunakan dasar perhitungan pesangon, dengan mengakumulasikan gaji pokok beserta tunjangan tetap. “Bahwa dalam melakukan PHK telah terjadi perselisihan terhadap pembayaran uang pesangon dimana salah satu hak yang ada dalam komponen upah yaitu uang insentif tidak dimasukkan menjadi bagian dari penghitungan yang harus dibayarkan akibat dari PHK,” tulis Antonius dalam surat gugatan yang diregister dengan perkara No. 11/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps bertanggal 2 Oktober 2015.

Terhadap dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim PHI Denpasar yang diketuai oleh Hakim Hadi Masruri berpendapat, insentif yang diterima oleh pekerja sebesar Rp. 750 ribu setiap bulan dari perusahaan adalah merupakan tunjangan tetap, karena diberikan secara teratur setiap bulannya dengan jumlah yang sama, dan dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok yaitu dihitung sebulan sekali.

“Menimbang, bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebelumnya sudah diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 106,6 juta, maka atas gugatan Penggugat yang menggugat agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa kekurangan atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp. 21,5 juta dapatlah dikabulkan,” ujar Hakim Masruri, Kamis (28/1/2016) lalu. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of