Type to search

Klinik Bang Emha

Diulur-Ulur Takut Daluarsa, Masih Bisakah Menuntut Hak?

Share

Pertanyaan : Saya seorang pekerja, jika dikaitkan dengan Putusan MK No. 100 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015, apakah dapat dibenarkan apabila kita terus menuntut hak kita yang telah dijamin dalam undang-undang, namun tetap tidak diberi oleh pengusaha atau terkesan diulur-ulur? Lalu, apakah Surat Edaran Menteri berhak membatasi keputusan hukum yang penerapannya standar undang-undang?

Salam, Aslan.

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jawaban : Terima kasih atas pertanyaan Saudara dan telah menjadi pembaca buruh-online.com.

Dari Pertanyaan saudara, yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 100/PUU-X/2012 bertanggal 19 September 2013, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/Men/I/2015 bertanggal 17 Januari 2015, adalah erat dengan masalah daluarsa terhadap tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari suatu hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Terhadap pertanyaan pertama saudara, maka upaya hukum yang tepat terhadap tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul akibat adanya atau berakhirnya hubungan kerja, agar pengusaha tidak mengulur-ulur serta mau menjalankan kewajibannya tersebut, saudara dapat meminta Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat, untuk melakukan pemeriksaan sebagai upaya hukum berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 jo. Pasal 176 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Atau, saudara juga dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial, dengan terlebih dahulu menempuh upaya hukum musyawarah, mediasi/konsiliasi, arbitrase atau pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

Meskipun demikian, Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, masih mengatur aturan daluarsa paling lama 1 (satu) tahun, terhadap tuntutan atas upah dan segala pembayaran yang timbul dari berakhir hubungan kerja dengan alasan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Terhadap pertanyaan kedua saudara, kami menanggapinya sebagai berikut. Dalam tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Surat Edaran (SE) tidaklah termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Dan SE Kemnaker No. 1 Tahun 2015, ditujukan untuk para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 100/PUU-X/2012 bertanggal 19 September 2013, atas tidak lagi mengikat secara hukum ketentuan daluarsa atas tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari masih adanya atau berakhirnya suatu hubungan kerja.

Demikian, semoga bermanfaat.

1 Comment

  1. Hasim Sutanto 12 Mei 2016

    Mohon pencerahan, Saya di PHK di thn 1996 karena sakit dengan rumus pesangon yang salah, Salah karena saya bukan diberikan rumus pesangon bagi karyawan yang sakit akibat kerja. Maka terjadilah kekurangan pembayaran pesangon pd tahun 1996 menurut peraturan perusahaan tersebut. Apakah saya bisa menggugat perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut telah menolak membayar kekurangan pembayaran pesangon dengan alasan bahwa saya telah terima pesangon dan setuju di PHK dengan menerima pesangon tersebut pd thn 1996. Terima kasih & Salam Hasim

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *