Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
490

DPR ‘Restui’ Pemerintah Melanjutkan Pemberlakuan PP Pengupahan

Dede Yusuf, Ketua Komisi IX, DPR. (foto:jaka/iw)
Dede Yusuf, Ketua Komisi IX, DPR. (foto:jaka/iw)
Dede Yusuf, Ketua Komisi IX, DPR. (foto:jaka/iw)

Jakarta | Bagai gayung bersambut, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dede Yusuf menilai pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, telah memenuhi aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi. Demikian dikatakannya sesaat setelah mendengarkan pendapat 3 (tiga) pakar, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (18/4) kemarin siang di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta.

“Tetapi tentu kami juga melihat ada semangat baik dari pemerintah untuk mengurangi berbagai konflik yang terjadi pada saat penentuan upah. Setiap tahun dalam penentuan upah selalu ada proses perdebatan yang cukup panjang, yang terkadang tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dimana pihak investor merasa ada keberatan ,” ujar Dede.

Menurut salah seorang pakar yang diundang DPR, Fahmi Idris mengatakan, setiap tahun penentuan upah selalu bergejolak, karena bagi buruh upah merupakan hal yang menentukan kesejahteraan hidup buruh. Ini yang tidak pernah ketemu dan selalu terjadi kehebohan setiap tahun, mengganggu kehidupan sosial politik,  khususnya kehidupan ketenagakerjaan. “Saya melihat PP 78 berupaya menyelesaikan konflik setiap tahun yang terjadi pada saat menentukan besaran upah,”ujar Fahmi.

Selain Fahmi, dalam RDPU yang bertujuan menghimpun masukan mengenai PP 78 itu, juga didengar pendapat dari Prof. Yuwono dan Ir. Joko Santoso. Diakhir pernyataannya, Dede Yusuf mengatakan PP ini, sebagaimana disampaikan para pakar ‘bisa meredam’ gejolak ketenagakerjaan, meski begitu Panja tetap akan membuat poin-poin apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah, tukasnya. (HZ)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of