Type to search

Sekitar Kita

Jelang Hari Buruh, Kemnaker Diminta Revisi Aturan Mogok Kerja

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Karawang | Menjelang Hari Buruh Sedunia atau yang seringkali disebut Mayday pada 1 Mei pekan depan, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/Men/2003. Kepmen yang diteken oleh Alm. Jacob Nuwa Wea tersebut, dinilai sebagai penghambat hak mogok kerja dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Kepmen yang diberlakukan sejak 31 Oktober 2003 itu, merupakan aturan pelaksana dari amanat Pasal 142 ayat (2) UU 13/2003, yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk membuat aturan hukum dari akibat mogok kerja tidak sah. “Menteri hanya ditugasi membuat sanksi jika ada mogok kerja tidak sah, bukan mengatur persyaratan mogok kerja,” tandas Agus Humaedi Abdillah, Senin (18/4) siang tadi.

Menurut Agus, syarat sahnya mogok kerja itu adalah tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain, serta dilakukan dengan pemberitahuan tertulis, yang apabila tidak dipenuhi maka mogok kerja dapat dikualifikasikan tidak sah. “Pasal 142 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan hanya mengatur dua syarat dalam pelaksanaan mogok, kok dalam Kepmen 232 malah syaratnya ditambah, dengan adanya kewajiban membuat risalah perundingan dengan pengusaha jika terjadi deadlock atau buntu?”, ujar pria yang sekaligus Ketua Umum FSPS itu di Karawang.

Lebih lanjut Agus mengatakan, norma yang dimuat dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Kepmenakertrans 232, bukan hanya dibuat telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Akan tetapi juga, hal yang teramat sulit untuk membujuk pengusaha mau membuat risalah perundingan yang sedemikian rupa itu. Agus juga menuding Kepmen itu kerap dijadikan dasar hukum bagi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, untuk menyatakan mogok kerja yang dilakukan para pekerja tidak sah dan dianggap mengundurkan diri, akibat tidak adanya risalah perundingan yang menyatakan perundingan telah buntu.

Dalam catatan yang dimiliki FSPS, Agus mencontohkan sepanjang tahun 2015, PHI pada Pengadilan Negeri Bandung, telah memutus 4 (empat) perkara yang melibatkan 587 orang yang dinyatakan mogok kerja tidak sah dan dianggap mengundurkan diri oleh PHI, yaitu PT. Koyo Jaya Indonesia, PT. Kawashima Engineering Plastic Indonesia, PT. Adyawinsa Stamping Industries dan CV. Sungai Indah. (HZ)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *