Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
479

Kerja Sebulan Dapat THR, Praktisi: ‘Jangan Sudutkan Buruh Untuk Menuntut’

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Meski baru bekerja 1 (satu) bulan, buruh kini dapat bernafas lega. Sebab, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016, telah menetapkan aturan mengenai kewajiban setiap pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, minimal kepada buruh yang baru bekerja sebulan.

Adapun mengenai besarannya, menggunakan perhitungan proporsional yaitu upah sebulan dibagi dua belas bulan lalu dikalikan masa kerjanya. Aturan demikian, setidaknya memberikan insentif kepada buruh dalam menghadapi hari raya keagamaan, yang membutuhkan biaya tambahan.

Namun, tidak sedikit pengusaha yang melakukan penyimpangan bahkan pelanggaran terhadap ketentuan pemberian THR sebagai kewajibannya. Hal tersebut, merupakan masalah yang membutuhkan peran Pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkannya. Norma sanksi dalam Permen 6/2016, yang menetapkan sanksi denda sebesar 5%, dan ancaman pemberian teguran tertulis hingga pencabutan ijin usaha, tidaklah cukup membuat para pengusaha ‘nakal’ secara suka rela menjalankan kewajibannya.

Demikian dikatakan oleh Praktisi Jaminan Sosial, Timboel Siregar, Jum’at (1/4) kemarin di Jakarta. Ia menyatakan, penegakkan hukum dalam pembayaran THR kepada pekerja membutuhkan tindakan riil terhadap pengusaha yang tidak patuh. Dan menurutnya, sanksi penutupan hingga pencabutan ijin usaha tidaklah mudah direalisasikan. Sebab, lanjutnya, pencabutan ijin usaha membutuhkan koordinasi antar instansi yang mempunyai kepentingan masing-masing.

Senanda dengan Timboel, pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Peneliti pada Constitutional Labor Research and Consulting, Muhammad Hafidz. Dirinya juga meragukan adanya law enforcement yang seketika, saat terjadi pelanggaran pemberian THR. Ia justru mengkritik ketidaksempurnaan Permen yang ditanda-tangani oleh Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, Selasa (8/3) lalu. Hafidz mengungkapkan, seharusnya Permen tersebut mengatur secara khusus penanganan tindak pelanggaran pemberian THR, tanpa menciderai hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.

Menurutnya, aturan yang selama ini ditetapkan oleh Pemerintah, justru selalu berpotensi membuka ruang konflik antara buruh dengan pengusahanya. “Buruh selalu dikondisikan untuk menuntut dan menggugat, begitu mereka lakukan hingga pemogokan, justru yang buruh dapatkan bukan hak yang ia minta, tetapi malah PHK,” tandas Hafidz. (YS)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of