Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.322

Mengintip Rencana Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Gedung DPR-RI, Jakarta (foto: m.rmol.co)
Gedung DPR-RI, Jakarta (foto: m.rmol.co)

Jakarta | Sebagai salah satu undang-undang yang sering diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya sejak 2 Februari 2015 lalu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi bagian dari 169 UU yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2015-2019.

Dalam catatan buruh-online.com, setidaknya ada 20 (dua puluh) permohonan pengujian sejak UU 13/2003 disahkan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada 25 Maret 2003. Sebanyak 16 (enam belas) permohonan telah diputus, diantaranya 9 (sembilan) perkara dikabulkan oleh MK, 5 (lima) ditolak dan 2 (dua) ditarik kembali. Sedangkan sebanyak 4 (empat) perkara masih belum diputus oleh MK.

62761Pemerintah selaku pengusul perubahan UU 13/2003, selain menganggap pasal perpasal dalam UU tersebut sudah tidak utuh lagi akibat dikabulkannya beberapa permohonan pengujian, Juga dianggap kurang memberikan perlindungan bagi pekerja maupun pengusaha. Sehingga, perlu dilakukan perubahan dengan tujuan memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pengusaha. 

Berdasarkan deskripsi konsep perubahan UU 13/2003 yang dimiliki buruh-online.com, Pemerintah ingin melakukan revisi terhadap beberapa pengertian dalam ketentuan umum, penempatan tenaga kerja, pengaturan tenaga kerja asing, hubungan kerja, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, pengaturan mengenai waktu istirahat bagi pekerja, pengupahan dan perlindungan upah, mogok kerja, penutupan perusahaan (lock out), dan pemutusan hubungan kerja. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of