Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
724

Mutasi Tidak Sah, Disharmonis Jadi Alasan PHI Setujui PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Medan | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, menilai mutasi yang dilakukan oleh PT. Tjipta Rimba Djaja terhadap Teman Barus pada 15 April 2015, tertutup, tidak demokratis, tidak berkeadilan, menurunkan jabatan dan kesejahteraan, serta mengurangi gaji. Demikian salah satu pertimbangan hukum, dalam perkara yang diregister dengan nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn.

Alasannya, menurut Hakim Saur Sitindaon selaku Ketua Majelis Hakim PHI Medan, PT. Tjipta telah melanggar azas-azas mutasi, dengan menurunkan jabatan Barus dari Kabag Personalia menjadi pekerja biasa, dan menghilangkan tunjangan jabatan sebesar Rp.600 ribu perbulan. Selain itu, Barus juga telah mengirimkan pernyataan keberatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak pernah ditanggapi.

Hakim Saur juga menolak alasan perusahaan yang berlokasi di Jl. Kol. Yos Sudarso, KM. 7,5, Medan itu. Sebab, alasan penyegaran yang didalilkan perusahaan, tidak didukung dengan fakta yang ada. Sehingga, dengan pertimbangan tersebut, PHI Medan berkesimpulan bahwa tindakan mutasi PT. Tjipta kepada Barus, haruslah dinyatakan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PHI Medan juga menilai, PHK yang dilakukan oleh PT. Tjipta dengan alasan Barus telah mengundurkan diri, akibat tidak masuk dan melakukan pekerjaan ditempat yang baru. Adalah alasan yang merupakan rangkaian satu kesatuan dari konsekuensi perselisihan mutasi, yang telah dinyatakan tidak sah. “Oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mutasi yang dilakukan perusahaan kepada pekerja tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hingga segala akibat dan konsekuensi dari perselisihan mutasi haruslah juga dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum,” tegas Hakim Saur, Kamis (7/1/2016).

Lebih lanjut, Hakim Saur menyatakan, “Bahwa meskipun tindakan perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan pekerja, berdasarkan alasan dianggap mengundurkan diri tidak sah dan batal demi hukum, namun oleh karena perusahaan sungguh-sungguh telah menghendaki PHK, dan bila pekerja dipekerjakan kembali justru dikuatirkan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis, maka atas pertimbangan itu pula Majelis Hakim memutuskan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja terhitung sejak putusan ini dibacakan”. (YS)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Sedih rasanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim untuk kesekian kalinya adalah “karena perusahaan sungguh-sungguh telah menghendaki PHK, dan bila pekerja dipekerjakan kembali justru dikuatirkan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis, sehingga diputuskan PHK dengan alasan “disharmonis”.”

Ayo kapan mengajukan permohonan PUU ke MK agar Penjelasan Umum Alinea ketiga UU 2/2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan konstitusi.

Terima kasih.

Salam,
Barkah