Type to search

Berita

Pembayaran Pesangon Untuk Penuhi Anjuran Mediator, PHI Nyatakan PHK Sah

Share
Ilustrasi. (gambar: beritasatu.com)

Ilustrasi. (gambar: beritasatu.com)

Bandung | Kamis (31/3/2016) lalu, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, akhirnya hanya menghukum PT. Coca Cola Distribution Indonesia membayar upah bulan Januari 2016 kepada kedua belas orang mantan pekerjanya. Hal demikian, didasarkan pada kesimpulan, bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Donal Brando Sinaga, dkk (12 orang), dinyatakan sah terhitung sejak akhir Januari 2016.

Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Waspin Simbolon, berdasarkan fakta adanya pembayaran uang pesangon melalui transfer bank ke rekening Donal, dkk pada 14 Januari 2016 berdasarkan surat anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, serta tidak dikembalikan hingga proses persidangan berakhir pada 28 Maret 2016, dinilai sebagai persetujuan diam-diam terhadap PHK yang dilakukan oleh perusahaan.

“Menimbang, bahwa karena setelah tanggal 14 Januari 2016 sampai berakhirnya proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 28 Maret 2016, para Penggugat tidak berusaha untuk mengembalikan uang pesangon yang telah diterimanya. Maka Majelis Hakim berkesimpulan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah diterima oleh para Penggugat secara diam-diam, dan berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan apabila pengakhiran hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat ditetapkan pada akhir Januari 2016,” tegas Hakim Waspin membacakan amar pertimbangan hukum dalam perkara No. 04/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tersebut.

Meski Donal mendalilkan tidak adanya Perjanjian Bersama (PB) atas PHK dengan perusahaan yang berlokasi di Jl. Teuku Umar, Km. 46, Cibitung, Bekasi itu, namun Hakim Waspin mengatakan, “Bahwa mengenai transfer uang pesangon tanpa dilakukan PB atau Kesepakatan para pihak yang didalilkan oleh para Penggugat, menurut Majelis Hakim ada atau tidak ada PB atau Kesepakatan para pihak, menerima atau tidak menerima uang pesangon, tidak menghalangi pemeriksaan proses perselisihan hubungan industrial yang telah dilakukan melalui jalur non litigasi”. (Yul)

1 Comment

  1. Barkah 24 April 2016

    Ouwalah….pekerja yang kurang memahami ketentuan perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan.
    Mendalilkan tidak adanya Perjanjian Bersama (PB) atas PHK dengan perusahaan, sementara perundingan biparti kedua tgl. 2 Juli 2015 masih tidak tercapai kesepakatan dan sampai ke mediasi (baca: tidak ada PB). Ketika mediasipun juga tidak terjadi kesepakatan (baca: tidak ada PB), sehingga output dari mediasi adalah Anjuran Tertulis sebagai “tiket” berlanjut ke PHI sekitar Januari 2016.

    Mengapa juga pekerja berpendapat bahwa uang yang ditransfer perusahaan kepada pekerja dimaknai oleh pekerja sebagai uang pesangon dan jumlahnya dianggap kurang pula. Akan lain ceritanya apabila pekerja mengembalikan uang ang ditransfer oleh perusahaan melalui rekening masing-masing pekerja. Atau (mungkin) akan lebih “makjleb” apabila pekerja mengkategorikannya sebagai tindakan intimidasi atau penyuapan kepada pekerja oleh perusahan. IMHO.

    Terima kasih dan semoga berkenan untuk pembelajaran para pekerja/buruh untuk lebih “melek” peraturan ketenagakerjaan.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *