Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
480

Penghalang Putusan MK, Ahli: Relevan Jika Buruh Tuntut Nota Tak Bersifat Rahasia

Para Pemohon bersama ahli dan saksi (tengah) berfoto bersama setelah menghadiri sidang uji UU KIP di MK, Jakarta.
Para Pemohon bersama ahli dan saksi (tengah) berfoto bersama setelah menghadiri sidang uji UU KIP di MK, Jakarta.
Para Pemohon bersama ahli dan saksi (tengah) berfoto bersama setelah menghadiri sidang uji UU KIP di MK, Jakarta.

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/4) siang kemarin, kembali menggelar permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimohonkan oleh Agus Humaedi Abdillah, dkk. Dalam sidang yang diagendakan mendengarkan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, akhirnya hanya mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, sebab DPR masih dalam masa reses.

Timboel Siregar selaku ahli yang diajukan oleh Pemohon, menganggap permohonan agar Nota Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), tidak lagi bersifat rahasia, adalah relevan dengan Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, MK telah membuka ruang atas kebuntuan proses hukum yang dialami oleh para buruh yang sedang menuntut hak-haknya, termasuk hak atas perubahan status hubungan kerja waktu tertentu (kontrak) menjadi pekerja tetap.

Menurutnya, selama ini buruh kontrak yang memperjuangkan haknya melalui mekanisme Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, terhambat dengan adanya anggapan rahasia yang melekat pada Nota Pemeriksaan PPK. “Surat Dirjen PPK yang mengacu pada Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, pada akhirnya mengeliminir, mengurangi bahkan mendegradasi tindak lanjut dari Putusan MK itu sendiri,” ujar Timboel dihadapan Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Menanggapi keterangan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo khawatir jika sebuah keterbukaan informasi publik yang memang bersifat dirahasiakan harus dibuka. Meski dirinya juga memandang, permohonan Pemohon sangat relevan dengan Putusan MK terdahulu. “Memang bisa kita katakan relevanlah ini untuk diberlakukan seperti itu. Disisi lain, memang itu juga untuk penegakkan hukum. Sebabkan sudah ada Putusan MK No. 7 yang bisa membawa nota itu ke pengadilan negeri untuk diminta pengesahan,” tambahnya.

Selain Timboel, saksi Pemohon lainnya, Indra Munaswar, memaparkan secara konkrit bentuk dan isi Nota Pemeriksaan PPK. “Isi surat Nota yang dimaksud Pemohon, adalah hanya menjelaskan apa-apa yang harus diperbuat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dan didalam Nota tersebut tidak tertulis bersifat rahasia,” ujar Indra. Dirinya juga menegaskan, sejak aktif dalam dunia perburuhan dari tahun 1979, tidak pernah memahami arti dari sifat rahasia dalam Nota PPK tersebut.

Pada kesempatan itu, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Litigasi Kementerian Komunikasi dan Informasi, Yunan Hilmy, meminta agar MK kembali menggelar sidang selanjutnya untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemerintah. Atas permintaan tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadwalkan kembali sidang yang diregisterasi dalam perkara No. 3/PUU-XIV/2016 tersebut, pada 9 Mei mendatang. (HZ)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of