Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
680

PHI Surabaya Mulai Gunakan PP 78/2015, Praktisi Imbau Jangan Berat Sebelah

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | Sejak disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang keberadaannya ditolak oleh sebagian kalangan buruh hingga saat ini, akhirnya dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (7/3/2016).

PHI Surabaya menggunakan ketentuan Pasal 2 PP 78/2015, yang mengatur timbulnya upah hanya pada saat terjadi hubungan kerja, dan tidak bagi pekerja yang hubungan kerjanya telah berakhir dengan pengusaha. Hal demikian, dianggap oleh PHI Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perselisihan hubungan industrial antara Sri Yulistyowati melawan PT. Padmatirta Wisesa.

Dalam perkara yang diregister dengan nomor 141/G/2015/PHI.Sby tersebut, Sri terpaksa menggugat perusahaan tempat bekerjanya itu, karena telah diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak sejak 21 Oktober 2013. Perusahaan berdalih, dimulai dari tanggal 12 hingga 19 Oktober 2013, Sri yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun telah tidak masuk tanpa memberikan keterangan tertulis yang sah.

Merasa tak mendapatkan tanggapan, Sri mengadukan pemecatan sepihaknya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Setelah melalui tahapan penyelesaian melalui mediasi pada 8 dan 20 Januari 2015, Pegawai Mediator menerbitkan anjuran kepada perusahaan yang berlokasi di Jl. Kenjeran, No. 51, Surabaya itu, untuk mempekerjakan kembali Sri Yulistyowati pada posisi semula.

Terhadap anjuran bertanggal 24 Februari 2014 tersebut, perusahaan secara tertulis memanggil Sri untuk bekerja kembali pada tanggal 3 dan 8 Maret 2014. Dengan mempertimbangkan isi anjuran dan panggilan bekerja dari perusahaan, Majelis Hakim PHI Surabaya yang diketuai oleh Hakim Jihad Arkanuddin menyatakan, perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk memanggil pekerja secara patut dan tertulis.

“Penggugat selaku Pekerja terbukti mangkir selama hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dan telah dipanggil oleh Tergugat selaku Pengusaha dua kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya, karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 10 Maret 2014,” ujar Hakim Jihad.

Menanggapi putusan PHI Bandung, praktisi hukum ketenagakerjaan, Muhammad Hafidz mengatakan adanya kekeliruan Hakim dengan tidak menetapkan upah yang seharusnya menjadi hak pekerja Sri sejak dipecat secara sepihak pada pertengahan Oktober 2013, hingga PHI menyatakan PHK sah pada 10 Maret 2014. “Seharusnya jika Hakim mendasarkan pertimbangannya menggunakan Pasal 2 PP 78/2015, maka Sri masih berhak atas upah selama hubungan kerja belum dinyatakan berakhir oleh PHI sebanyak lima bulan upah,” ujarnya melalui sambungan telepon, Sabtu (23/4) kemarin.

Hafidz merujuk pada penjelasan Pasal 2 PP 78/2015, yang mengatur mengenai putusnya suatu hubungan kerja berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu pekerja meninggal dunia, adanya Persetujuan Bersama, atau adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. “Jika Hakim PHI mau terapkan PP tersebut, jangan dibuat berat sebelah dengan menggunakan potongan pasal demi kepentingan satu pihak saja,” tutupnya. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of