Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.155

PHK Rasionalisasi, PHI Justru Sahkan PHK Akibat Mogok Kerja Tidak Sah

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bandung | Mengaku sedang merugi dan mempunyai utang lebih dari Rp.100 miliar, PT. Arkha Jayanti Persada menyampaikan maksudnya untuk melakukan rasionalisasi per-23 Oktober 2014 terhadap 145 (seratus empat puluh lima) orang pekerjanya. Niat perusahaan ditolak oleh para karyawan, mereka keberatan dengan penetapan nama-nama dari pekerja yang akan diputuskan hubungan kerja atas alasan rasionalisasi.

Keberatan tersebut didasarkan pada sikap perusahaan yang bersikukuh dalam menentukan 145 orang pekerja adalah kewenangan Direksi. Padahal semestinya dirundingkan terlebih dahulu dengan pekerja, mengenai kriteria pekerja yang akan terkena dampak PHK, agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh karyawan. Merasa tidak diakomodasi usulannya dan di-PHK sepihak pertanggal 24 Oktober, akhirnya pekerja melakukan unjuk rasa pada 27 Oktober 2014. Dalam unjuk rasa tersebut, perusahaan yang berlokasi di Jl. Lanbau, No. 8, Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor itu, menuding para pekerja telah melakukan pengrusakan Locator Sikrt Caterpillar, yang mengakibatkan perusahaan merugi sebesar Rp. 2 miliar.

Terhadap alasan rasionalisasi perusahaan, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan surat gugatan bertanggal 26 Oktober 2015 yang diajukan oleh Risnandar, dkk (19 orang), menilai perusahaan dalam keadaan memaksa (force majeur), yang dapat diartikan sebagai langkah penyelamatan perusahaan dan sebagian karyawan yang masih dapat bekerja walaupun harus diterima pahit bagi yang terkena dampak PHK, demikian dikatakan Hakim Kartim Haeruddin, Senin (7/3/2016) lalu.

Selain itu, PHI Bandung juga menganggap unjuk rasa yang dilakukan sejak tanggal 27 Oktober adalah tidak sah, karena dalam surat pemberitahuan dimulai tanggal 29 Oktober 2014. “Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim mogok kerja yang mulai dilaksanakan oleh para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2014 adalah mogok kerja yang tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2.a) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujar Hakim Kartimnmembacakan amar pertimbangan hukum dalam perkara yang diregister dengan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg itu.

Lebih lanjut Hakim Kartim menyatakan, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, PHI Bandung menetapkan ketentuan yang akan dijadikan pertimbangan mengenai pengakhiran hubungan kerja karena rasionalisasi akibat keadaan memaksa dan perusahaan merugi, adalah uang pesangon sebesar 1 kali hanya terhadap 10 (sepuluh) orang. Sedangkan, terhadap 9 (sembilan) pekerja lainnya, diputuskan hubungan kerja karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of