Type to search

Sekitar Kita

Refleksi Gerakan: Buruh Bagai Terhipnotis Nawa Cita Jokowi

Share
Foto : (ki-ka) Indrasari Tjandraningsih, Syaiful DP, Endang Rokhani, Mudhofir Khamid dan Suwarjono.

Foto : (ki-ka) Indrasari Tjandraningsih, Syaiful DP, Endang Rokhani, Mudhofir Khamid dan Suwarjono.

Jakarta | Lima puluhan perwakilan buruh, praktisi dan pemerhati dunia ketenagakerjaan, menghadiri seminar setengah hari yang diselenggarakan oleh Forum Adil Sejahtera (FAS), Selasa (19/4) di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Tema “Masihkah Gerakan Buruh Melawan Kapitalisme”, seakan menjadi ungkapan keraguan terhadap gerakan buruh atas sembilan agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK dengan Nawa Citanya.

Menurut Direktur FAS, Pelikson, kebijakan ketenagakerjaan masih dianggap bukan sebagai kebijakan prioritas dalam Pemerintahan Jokowi. Hal tersebut tercermin dari penggenjotan program infrastruktur, yang diantaranya merampas lahan kaum tani di Indonesia. Disisi lain, kebijakan pengupahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, telah mengundang gelombang perlawanan buruh di seluruh wilayah Indonesia. Karena PP tersebut dinilai bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003, dan menghilangkan berbagai peran serikat buruh dalam kebijakan penentuan besaran upah minimum.

Kondisi demikian juga diamini oleh Syaiful DP, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP), yang menganggap PP 78 lahir dari akibat serikat buruh yang masih masing-masing. “Kondisi serikat buruh kita bukannya bersatu tetapi bersatu-satu,” tandasnya disambut riuh peserta. Perpindahan gerakan buruh dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) di tahun 2011, ke Gerakan Buruh Indonesia (GBI) di tahun 2015, dianggap akan menjadi masalah kaum buruh dalam melawan kapitalisme kedepannya, tambah Mudhofir, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Gerakan buruh selama 1 (satu) tahun belakangan, seperti terhipnotis oleh propaganda Pemerintahan Jokowi-JK dan tim pendukungnya, yang telah sanggup membangun opini, bahwa pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang nasionalis, demokratis dan berpihak terhadap kepentingan rakyat.

Gagasan pembentukan partai politik yang dibangun oleh pimpinan buruh, mengundang tanya, mungkinkah dengan kondisi organisasi buruh yang tidak terkonsolidasi dengan baik sekarang ini, partai politik yang dibangun oleh buruh dapat mengikis pengentalan kepentingan dari sebagian elit pimpinan organisasi buruh. (Sol)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *