Type to search

Bacaan

Syarat Mogok Kerja Dalam Kepmenakertrans Mereduksi Hak Pekerja

Share
Ilustrasi. (gambar: skalanews.com)

Ilustrasi. (gambar: skalanews.com)

Pada tanggal 25 Maret 2003, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang antara lain dalam Bab XI, Hubungan Industrial, Bagian Kedelapan, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Paragraf kedua, mengatur mekanisme Mogok Kerja sejak Pasal 137 hingga Pasal 145.

Dasar hukum tersebut, tak sedikit dipraktekkan oleh pekerja yang merupakan bagian dari hak dasarnya, sebagai akibat dari adanya tindakan pengusaha yang kerap melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, yang telah dijamin perlindungan dan kepastian hukumnya oleh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Hak mogok kerja tersebut dilakukan, diantaranya juga akibat dari berkurangnya peran Negara dalam melakukan penegakkan hukum ketenagakerjaan, melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan. Upaya mogok kerja yang dilakukan pekerja, semestinya menjadi kritik bagi Negara melalui Pemerintah, yang mempunyai kewenangan menegakkan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Sayangnya, kritik tersebut selalu dianggap sebagai ancaman investasi. Padahal, musti disadari, hampir tak ada pekerja yang ingin mogok kerja ditengah teriknya matahari dan guyuran hujan, jika Pemerintah berperan aktif dalam penegakkan aturan ketenagakerjaan. Tetapi peran aktif tersebut, justru dibebankan kepada pekerja. Pekerja dikondisikan untuk menggantikan fungsi Pemerintah, sebagai Pengawas dan Penegak aturan ketenagakerjaan.

Acapkali Pemerintah justru tidak mengetahui adanya keberadaan perusahaan yang melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan, padahal setiap pengusaha berkewajiban melaporkan segala bentuk aktifitas perusahaannya kepada Pemerintah, termasuk diantaranya hubungan dan perlindungan tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201).

Pemberlakuan aturan mogok kerja, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227). Tindakan memperlambat pekerjaan (slow down) hingga menghentikan pekerjaan (mogok), dalam upaya pekerja untuk menekan pengusaha supaya menerima syarat-syarat kerja, disebut sebagai tidak adanya persesuaian faham.

Sebelum melakukan tindakan tersebut, pekerja diwajibkan untuk melakukan perundingan yang diketahui Pegawai Kementerian Perburuhan, atau apabila pihak pengusaha tidak bersedia diajak berunding sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, maka pekerja memberitahukan maksud mogok kerjanya ke Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D). Dan pekerja hanya boleh melakukan mogok kerja, apabila P4D telah menerbitkan surat tanda penerimaan yang diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah surat pemberitahuan mogok kerja diterimanya.

Tak jauh berbeda dengan hak mogok yang diatur dalam UU 22/1957, mekanisme mogok kerja yang diatur dalam UU 13/2003, juga mengadopsi beberapa ketentuan yang ada dalam UU 22/1957, yaitu diantaranya kewajiban berunding dan pemberitahuan secara tertulis. Namun dalam Pasal 142 ayat (1) UU 13/2003, dinyatakan secara tegas, suatu mogok kerja dapat dianggap tidak sah, apabila mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain, serta tanpa pemberitahuan tertulis, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 UU 13/2003.

Terhadap akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah seperti diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU 13/2003 tersebut, maka Menteri Tenaga Kerja diberikan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Menteri atas perintah sebuah Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Pada tanggal 31 Oktober 2003, diberlakukan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Keputusan tersebut, terdiri dari 8 (delapan) pasal, yang pada Pasal 3 huruf a dan Pasal 4, merupakan norma berbeda yang ditetapkan oleh Menteri serta bagian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU 13/2003. Dalam Pasal 3 huruf a Kepmenakertrans 232, dinyatakan : “Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan”. Serta Pasal 4 berbunyi : “Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan”.

Dalam ketentuan Pasal 142 ayat (2) UU 13/2003, Menteri Tenaga Kerja hanya diberikan kewenangan untuk membuat aturan akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah. Sedangkan mengenai syarat mogok kerja diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU 13/2003, adalah tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain, serta dilakukan dengan pemberitahuan tertulis, yang apabila tidak dipenuhi maka mogok kerja dapat dikualifikasikan tidak sah.

Norma dalam ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Kepmenakertrans 232, yang memberikan tambahan syarat mogok kerja tidak sah, yaitu adanya risalah perundingan yang dibuat oleh para pihak dan harus memuat kebuntuan perundingan atau gagalnya perundingan, merupakan norma baru yang bukan hanya dibuat telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Akan tetapi juga, hal yang teramat sulit untuk membujuk pengusaha mau membuat risalah perundingan yang sedemikian rupa itu.

Pengadilan Hubungan Industrial, selalu mempertimbangkan pendapat hukumnya pada tidak ditemukan alat bukti yang menyatakan atau mengungkapkan perundingan mengalami jalan buntu, yang harus dituangkan dalam minute meeting atau risalah pertemuan bipartit, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Kepmenakertrans 232/Men/2003. Dengan demikian, maka Kepmenakertrans 232, seharusnya direvisi dengan menghapus ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 dalam Kepmenakertrans tersebut.

Oleh : Muhammad Hafidz (Praktisi Hukum Ketenagakerjaan).

Hits: 14

3 Comments

  1. Lukman 15 Februari 2017

    Yth, Bpk Muhammad Hafidz (Praktisi Hukum Ketenagakerjaan)
    M’f sy lagi cari solusi perihal Serikat Pekerja yang masih belum di akui oleh dinas terkait yg merupakan perpanjangan tangan pemerintah…
    Krn menurut sy semua yg di persyaratkan dalam UU 21 Tahun 2000 sudah dilengkapi dan beberapa lampiran yg pegawai dinas terkait nyatakan kurang sdh jg sy lengkapi…
    Lantas kenapa ya…? Pihak dinas terkait sdh lebih dr 21 hari kerja belum juga mencatatkan keberadaan Serikat Pekerja kami…??? Apakah ada kesengajaan pihak Dinas atau ada upaya menghalang-halangi dr Serikat Pekerja yg lain… MOHON Bpk….! SOLUSI & BANTUANNYA serta langkah apa yg harus sy tempuh. tks

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up