Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
396

Tak Sebut Upah Dalam Surat Pengangkatan, PHI: Hubungan Kerja Tak Terpenuhi

Ilustrasi. (gambar: makmur-rokbi.blogspot.com)
Ilustrasi. (gambar: makmur-rokbi.blogspot.com)

Denpasar | Penyebutan secara jelas mengenai nama dan alamat pekerja, tanggal dimulainya bekerja, jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima oleh pekerja, merupakan suatu keharusan yang sekurang-kurangnya dimuat dalam Surat Pengangkatan bagi seorang pekerja, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Meskipun dalam ketentuan tersebut, tidak mengatur akibat hukum dari tidak dipenuhinya salah satu dari 4 (empat) hal yang wajib dimuat dalam sebuah surat pengangkatan. Namun, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan putusan dalam perkara No. 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps berpendapat, kelalaian tidak disebutkannya salah satu unsur dapat disimpulkan tidak ada hubungan kerja.

“Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan tidak dicantumkannya besaran upah dalam surat pengangkatan penggugat oleh tergugat, sehingga tidak terpenuhinya unsur hubungan kerja yaitu : pekerjaan, perintah, dan upah,” tegas Hakim Hadi Masruri, Senin (18/1/2016). Lebih lanjut ia mengatakan, “Oleh karena unsur hubungan kerja tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat bukan merupakan karyawan pada tergugat”.

Demikian pertimbangan hukum PHI Denpasar, atas gugatan yang diajukan pada 1 September 2015 oleh Cornelis Lumansik, terhadap PT. Ombak Putih yang berlokasi di Jl. By Pass Ngurah Rai, No. 377, Denpasar, Bali. Lumansik terpaksa menggugat tempatnya bekerja, setelah pada 31 Maret 2015 dilarang masuk bekerja seperti biasa, tanpa adanya pembayaran terhadap hak-haknya sebagai akibat hukum dari sebuah pengakhiran hubungan kerja. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of