Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
424

Terapkan PP 78/2015, Karawang Dikunjungi Panja Pengupahan

Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.
Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Karawang | Panitia Kerja (Panja) Pengupahan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengadakan kunjungan kerja ke Karawang, Rabu (13/4) siang tadi. Dipimpin oleh Dede Yusuf selaku Ketua Komisi IX DPR, dalam kunjungan kerja kali ini, diharapkan Panja dapat memformulasi struktur dan skala upah yang ideal, untuk kepentingan bersama dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Karawang dianggap sebagai salah satu Kabupaten yang menerapkan mekanisme penetapan upah minimum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tahun 2016 ini, Upah Minimum Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp 3.330.050,- perbulan atau naik sebesar 11,6% dari UMK Tahun 2015 sebesar Rp.2.957.450,- perbulan.

Kenaikan UMK Karawang 2016, setidaknya tidaklah menyimpang dari PP Pengupahan. Dalam Pasal 44 ayat (2) PP tersebut, untuk menentukan besaran upah tahun depan adalah akumulasi dari upah minimum tahun berjalan, ditambah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 11,5%.

Menurut Dede, masukan dari unsur Pemerintah Daerah, Apindo dan Serikat Pekerja di Karawang menjadi catatan penting bagi Panja Pengupahan. Ikut mendampingi Dede Yusuf, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang. (YS)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of