Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
493

Ahli Pemohon: Mekanisme Penyelesaian Kasus TKI, Semrawut

Purwanto, Rukmini, Enah, Rokmi (ki-Kan) saksi yang dihadirkan Kuasa hukum pemohon memberikan keterangan dalam sidang Pengujian Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, Rabu (11/5) di Ruang Sidang MK. (Foto Humas MK/Ifa)
Purwanto, Rukmini, Enah, Rokmi (ki-Kan) saksi yang dihadirkan Kuasa hukum pemohon memberikan keterangan dalam sidang Pengujian Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, Rabu (11/5) di Ruang Sidang MK. (Foto Humas MK/Ifa)
Purwanto, Rukmini, Enah, Rokmi (ki-Kan) saksi yang dihadirkan Kuasa hukum Pemohon memberikan keterangan dalam sidang Pengujian UU PPTKILN, Rabu (11/5) di Ruang Sidang MK. (Foto Humas MK/Ifa)

Jakarta | Sidang lanjutan atas permohonan pengujian Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, yang dimohonkan oleh Imam Gozali, Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), di gelar Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/5) kemarin. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, guna menguatkan dalil permohonannya.

Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Iskandar Zulkarnaen menghadirkan ahli dari Koordinator Crisis Center Lembaga Kemanusiaan Migrant Institute Dompet Dhuafa, Nur Salim. Pemohon mempersoalkan penanganan masalah yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), justru menimbulkan persoalan hukum bagi Pemohon yang berakibat pada kepastian hukum TKI untuk mendapatkan hak-hak yang belum dipenuhi oleh Perusahaan PeyediaTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), apabila tidak mencapai mufakat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Dalam paparan singkatnya dihadapan Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Nur menganggap keberadaan Pasal 85 ayat (2) UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) yang diuji oleh Pemohon, tidak menjelaskan mekanisme yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. Padahal, lanjutnya, mekanisme adalah hal penting yang harus diperhatikan karena para TKI mengalami masalah pada semrawutnya mekanisme penyelesaian masalah.

Nur juga mengatakan, bahwa belum adanya kejelasan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan ketika TKI mengalami persoalan pada saat sebelum berangkat. Siapa yang bertanggung jawab? Selama ini para TKI harus mengadu ke beberapa pintu, ke BNP2TKI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Luar Negeri juga. “Ini karena ketiadaan mekanisme yang belum jelas,” terang Nur menguatkan permohonan yang diregisterasi dengan perkara No. 12/PUU-XIV/2016 itu.

Kondisi demikian dialami oleh salah satu saksi yang dihadirkan Pemohon, menurut Purwanto yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), mengaku sama sekali belum mendapat upah selama bekerja sebagai ABK. Ia menuturkan sudah menepuh cara sesuai prosedur dengan mendatangi BNP2TKI, tapi justru diminta ke Kementerian Luar Negeri. Hingga hari ini ia masih belum mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dialami. “Saya sudah di BNP2TKI, dilempar ke Kemenlu, Kemenlu dilempar ke Kemenaker, habis itu dikembalikan lagi ke BNP2TKI. Sampai sekarang tidak ada keputusan apa penyelesaian sama sekali,” paparnya. (Haf/MK)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of