Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
526

Baru Bahas Tartib Penyusunan PKB, Pekerja Gugat Pengusaha ke PHI

Gedung PHI Surabaya.
Gedung PHI Surabaya.
Gedung PHI Surabaya.

Surabaya | Tak terima usulan pencatuman Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, di dalam Tata Tertib Perjanjian Kerja Bersama, akhirnya Tatok Ridianto, dkk selaku Pengurus Serikat Pekerja di PT. Mandiri Investama Sejati mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 1 Februari 2016 lalu.

Mereka telah berupaya untuk menyelesaikan melalui sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi, namun tidak mencapai mufakat. Dalam anjurannya, Disnakersostrans menganjurkan agar kedua belah pihak memasukkan seluruh peraturan terkait ketenagakerjaan dalam dasar pertimbangan tata tertib penyusunan PKB.

Terhadap dalil gugatan yang diregister dengan perkara No. 21/G/2016/PHI.Sby tersebut, perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Keputran, No. 88, Purwosari, Pasuruan itu, tidak bersedia mencantumkan Perda yang diusulkan serikat pekerja dalam tartib penyusunan PKB. Perusahaan beralasan, Perda tersebut mengatur hal yang sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Atas perbedaan pendapat keduanya itu, Majelis Hakim PHI Surabaya yang diketuai oleh Hakim Isjuaedi berpendapat, pihak serikat pekerja tidak dapat memberikan alasan yang kuat atas pencantuman Perda Nomor 22, terlebih isi Perda mempunyai kesamaan dengan UU 13/2003. “Menurut Majelis Hakim, pencantuman Perda dalam tata tertib penyusunan PKB adalah berlebihan,” tandas Hakim Isjuaedi.

Dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, PHI Surabaya menilai gugatan Tatok, dkk yang meminta agar PHI memerintahkan perusahaan mencantumkan Perda No. 22 dalam tata tertib penyusunan PKB, tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak, tegas Hakim Isjuaedi, Selasa (19/4/2016). (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of