ad
Rabu, 17 Januari 2018

Related Articles

4 Comments

  1. 1

    Hasim Sutanto

    Yth. Buruh-on-line.com,

    Terima kasih banyak atas pencerahannya.

    Salam,
    Hasim

    Reply
  2. 2

    Barkah

    Sedikit menambahkan, bhw hakim pun merujuk SE MA yg intinya berisikan semacam konsensus para hakim utk mengisi kekosongan hukum, dimana dalam case yg ditanyakan, pendapat hakim ttg putusan MK 100/PUJ-X/2012 adalah tidak berlaku surut.

    Demikian dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Reply
    1. 2.1

      tasia

      sema nomor berapa tahun berapa yabung, makasih

      Reply
  3. 3

    Barkah

    Menambahkan tanggapan saya sebelumnya, terkait ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jo. Pasal 7 ayat (2) UU 2/2004, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (pacta sunt servanda). Sehingga, apabila dalam musyawarah tercapai kesepakatan yang besaran nilainya dibawah ketentuan Pasal 172 UU 13/2003, maka dalam beberapa putusan peradilan, kesepakatan tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

    Pertanyaannya adalah ada syarat yang tidak terpenuhi sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, dimana perjanjian dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan ketentuan perUUan yang berlaku.
    Faktanya, kesepakatan dalam perjanjian Pak Hasim dan perusahaan terdapat klausul yang bertentangan dengan (kualitas dan kuantitas lebih rendah dari) ketentuan pasal 172 UU 13/2003.

    Bagaimana andai masuk ke celah tersebut di atas?

    Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2014-2017 PT. Fidzkarana Cipta Media All Rights Reserved buruh-online.com