Type to search

Berita

Dianggap Sebagai Pengusaha, Direktur Tak Berhak Atas Pesangon

Share
Ilustrasi. (gambar: amrizky.blogspot.com)

Ilustrasi. (gambar: amrizky.blogspot.com)

Medan | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan menolak seluruh gugatan uang pesangon yang diajukan Dahliani sebagai Direktur di PT. Nitori Furniture Indonesia. Alasannya karena jabatan Direktur dapat bertindak mewakili pengusaha, sehingga pengangkatannya bukanlah merupakan hubungan kerja.

Menurut Majelis Hakim PHI Medan yang diketuai oleh Hakim Marsudin Nainggolan, terbukti adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Dahliani sebelum dirinya diangkat menjadi Direktur pada Januari 2011, yang disertai dengan pemberian uang pesangon sebesar Rp. 155,8 juta, tandasnya, Selasa (2/2/2016).

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara No. 218/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tersebut, Hakim Marsudin menilai, meskipun Dahliani selaku Direktur tetap mendapatkan upah setiap bulannya, namun Dahliani diangkat dan ditetapkan sebagai Direktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja seperti dimaksud Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Perlu diketahui, dalam perkara yang sama, PHI Padang pernah mengabulkan gugatan uang pesangon yang diajukan oleh Khaides Nofrizal selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Nagari. Melalui Putusan No. 5/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tertanggal 8 Mei 2015, PHI Padang menghukum PT. BPR membayar uang pesangon sebesar Rp. 217,7 juta, yang didasarkan pada pertimbangan adanya pemberian upah sebesar Rp. 10 juta setiap bulannya. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *