Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
650

Diputus Berbeda, Pekerja Suzuki Sebut PHI Bandung Mesin PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Dalam memori kasasinya, Daryanto, dkk (16 orang) tuding Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai mesin PHK. Alasannya, karena PHI Bandung mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja terhitung sejak akhir Maret 2015 yang diajukan oleh PT. Suzuki Indomobil Motor. PHI Bandung dalam putusannya No. 134/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg bertanggal 13 November 2015 tersebut, menilai PHK oleh perusahaan yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat itu, dapat dipertimbangkan akibat hubungan kerja pihak pekerja dan pengusaha, tidak lagi harmonis.

“Seharusnya PHI Bandung terlebih dahulu mempertimbangkan hukumnya, kemudian perjanjian yang ada, disusul kebiasaan dan yang terakhir baru keadilan, bukan malah membaliknya dengan mengatasnamakan keadilan dalam pemutusan hubungan kerja, dengan mengesampingkan hukumnya dan perjanjian serta kebiasaan yang ada,” tegas Daryanto dalam memori kasasinya bertanggal 7 Januari 2016.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa selain di PHI Bandung, perusahaan juga mengajukan gugatan dengan obyek perkara yang serupa di PHI Jakarta Pusat, yaitu PHK atas tuduhan membujuk teman sekerja untuk melakukan mogok kerja tidak sah. Dalam putusan tanggal 4 November 2015 bernomor 144/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst, PHI Jakarta Pusat justru menolak gugatan perusahaan. Sebab, alasan PHK yang dikualifikasi sebagai kesalahan berat tersebut, belum mendapatkan putusan dari pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Daryanto, Mahkamah Agung (MA) berpendapat, PHI Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalam putusan bernomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tersebut, MA menolak permohonan kasasi Daryanto, dkk. “Bahwa mogok kerja yang dilakukan para Tergugat tidak sah, dan oleh karena hubungan kerja sudah tidak harmonis, maka PHK atas diri para Tergugat harus disertai dengan kompensasi pesangon satu kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) UU 13/2003,” tandas Hakim Agung Yakup Ginting, Rabu (24/2/2016). (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of