Type to search

Berita

Dosen UNAIR Anggap Nota Pemeriksaan Tak Sepatutnya Rahasia

Share
M. Hadi Subhan, Dosen Hukum Perburuhan Universitas Airlangga, Surabaya. (foto: m.beritajatim.com)

M. Hadi Subhan, Dosen Hukum Perburuhan Universitas Airlangga, Surabaya. (foto: m.beritajatim.com)

Surabaya | “Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, tidaklah dapat digolongkan sebagai suatu informasi yang tidak boleh diungkapkan,” demikian disampaikan M. Hadi Subhan, Dosen Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (16/5). Menurut Subhan, Nota Pemeriksaan tidaklah memuat uraian keterangan dan temuan dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melainkan hanya memuat suatu keharusan atau perintah bagi pengusaha untuk menjalankan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa Nota Pemeriksaan hanya menyebutkan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, dan perlindungan tenaga kerja. “Dengan membuka Nota, justru dalam rangka menjamin hubungan yang serasi antar para pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu pekerja dan pengusaha,” tandasnya.

Hal tersebut diungkapkan Subhan, untuk menanggapi permohonan pengujian Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diajukan oleh Agus Humaedi Abdilah, Muhammad Hafidz, Solihin dan Choirul Eillen Kurniawan. Dalam permohonan yang diregister Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XIV/2016 itu, para Pemohon yang masih berstatus sebagai pekerja tersebut, meminta MK menyatakan Nota Pemeriksaan yang diterbitkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak lagi bersifat rahasia, apabila nyata-nyata dibutuhkan dalam rangka penegakkan hukum ketenagakerjaan.

Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar atas berlakunya Pasal 2 ayat (4) UU KIP, sebab mereka kesulitan untuk melaksanakan Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, yang memberikan kewenangan kepada pekerja untuk dapat mengajukan pengesahan Nota Pemeriksaan ke Pengadilan Negeri setempat, sebagai salah satu tahapan untuk memaksa pengusaha menjalankan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

“Jika tetap dianggap rahasia, maka MK setidaknya tetap memberikan tafsir konstitusi, dengan memberikan kewenangan kepada Pegawai Pengawas untuk memberikan salinan Nota ke Pengadilan, setelah pekerja mengajukan pengesahan Nota,” tutup Subhan. (Yul)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *