Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.940

Impian Buruh ber-(Partai) Politik

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tak lagi dapat dipungkiri, salah satu tiang penyangga panggung partai politik, ditopang oleh gerakan buruh yang kerap menjadi underbow dari partai politik tertentu. Gerakan massa buruh selalu menjanjikan nilai riil keanggotaan di tiap-tiap pabrik, dan daerah. Acap kali gerakan tersebut, digunakan oleh partai politik tertentu untuk memprotes kebijakan rezim pemerintah yang sedang berkuasa.

Tentu riak gerakan buruh yang selalu berkesinambungan, dan terlihat konsisten dalam mengawal isu kesejahteraan rakyat, menjadi perhatian elite pimpinan beberapa organisasi massa buruh. Sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, gerakan buruh ikut dalam meramaikan kontestasi pemilu pertama kali melalui Partai Buruh Indonesia (PBI), yang kemudian menghantarkan S.K. Trimurti sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama dalam Kabinet Presiden Pertama Ir. Soekarno.

Pasca reformasi tahun 1998, elite pimpinan organisasi buruh ‘tergoda’ membentuk partai politik, meskipun pada akhirnya tidak memperoleh suara yang dipersyaratkan untuk menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Diantaranya Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP) dan Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI) pada Pemilu 1999. Lalu pada Pemilu 2004 dan 2009, tercatat ada dua partai politik yang mendaulat dirinya mewakili suara buruh, yaitu Partai Buruh dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

Ingin turut serta mempengaruhi kebijakan legislasi dan ekonomi, merupakan alasan kuat yang terus mendorong elite organisasi buruh masuk dalam politik praktis, termasuk tanpa bendera partai politik sendiri pada Pemilu 2014. Gerakan massa buruh mayoritas, yang kala itu dibawah naungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan kader serikat buruh tersebut untuk maju sebagai calon legislator dari lima partai politik yang berbeda. Sedangkan pada pemilihan presiden, gerakan buruh turut serta mengawal suara untuk capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Mayday 2016 dan Isu Buruh ber-(Politik)
Meski tak seluruh kader organisasi buruhnya lolos menjadi legislator, dan capres serta cawapres yang diusungnya tak seberuntung calon lain, yaitu Jokowi-JK (kini menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019). KSPI kembali akan memotori gerakan massa buruhnya untuk membangun Partai Politik baru, tanpa harus menjadi ‘underbow’ pada kontestasi Pemilu 2019. Sebagai cikal bakalnya, pada perayaan Hari Buruh Internasional, 1 Mei (baca: Mayday) 2016 lalu, KSPI mendeklarasikan organisasi massa (ormas) yang diberi nama Rumah Rakyat Indonesia.

Kegigihan elite buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, yang merupakan bagian dari masyarakat menengah ke bawah, melalui (partai) politik patut di apresiasi. Meski selalu dihadapkan pada ancaman gejolak emosi internal, terpenggalnya beberapa bagian tubuh gerakan, ditambah dengan minimal dukungan suara dari dalam gerakan itu sendiri. Namun, buruh yang jumlahnya hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia, tidak boleh buta politik.

Akan tetapi, kebebasan berorganisasi buruh yang dijamin dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dipengaruhi oleh penegakkan hukum dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berpotensi serius dalam memecah gerakan buruh. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan (2014), tercatat ada 6 konfederasi nasional, 100 federasi, serta ada 6.808 serikat buruh yang berada di perusahaan, dengan jumlah keanggotaan sebanyak 1,6 juta orang. Jika buruh ingin kembali membangun partai politik, maka setidaknya harus memiliki sebaran kepengurusan partai di 375 kabupaten/kota di Indonesia, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 375 ribu orang.

Tantangan yang tidak mudah bagi elite organisasi buruh dalam membangun partai politik. Namun sejak Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 diberlakukan pada 11 Maret 2003, Indonesia mengenal calon perseorangan yang ditempatkan sebagai senator (Dewan Perwakilan Daerah), selain DPR baik pada tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota yang wajib diusung oleh Partai Politik. Calon perseorangan yang tanpa harus diusung partai politik pada kontestasi Pemilu legislatif, seharusnya mendapatkan perhatian dari kalangan buruh. Kewenangan yang dimiliki anggota DPD, juga dapat menyentuh pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Meski, implementatif UU yang dapat diawasi oleh DPD tentu harus terkait dengan otonomi daerah, dan pelayanan bidang tenaga kerja, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah (Pemda).

Peluang berpolitik perseorangan yang dapat menjadi perhatian elite organisasi buruh, setidaknya tersedia 132 kursi, yang terdiri empat kursi dari 33 sebaran provinsi di Indonesia. Perbedaan warna bendera organisasi buruh pada setiap provinsi, semestinya dapat disatukan untuk mengusung 4 (empat) calon kader terbaiknya pada setiap provinsi, tanpa harus menyatukan diri dalam partai untuk berpolitik. Tentu kekuatan senator dari buruh di DPD, diharapkan menjadi penyeimbang dari sekitar 160-an anggota DPR yang kesehariannya berprofesi sebagai pengusaha. Minatkah elite organisasi buruh untuk mengambil peluang wakilnya di senator? Perlu segera dipikirkan.

MUHAMMAD HAFIDZ
Mantan Calon DPD-Jawa Barat, 2014-2019, No. Urut 19

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of