Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
663

MA: Jabatan Personalia Tidak Dapat Diperjanjikan Kontrak

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)

Jakarta | Meski hanya baru bekerja setahun dua bulan, dan baru sekali menanda-tangani perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), Miftahul Farid keberatan dengan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Conbloc Indonesia Makassar sejak 16 Mei 2014. Dalam surat gugatan yang ia ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Makassar, Miftahul menuntut agar PHI menetapkan statusnya sebagai pekerja tetap.

Dalam putusan bernomor 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks tanggal 13 Mei 2015, PHI Makassar menyatakan Miftahul sebagai pekerja tetap, dan menghukum perusahaan yang berlokasi di Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa itu, untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu Rp. 11,6 juta, THR serta upah selama proses sebanyak 8 (delapan) bulan.

Terhadap Putusan PHI tersebut, perusahaan pada 15 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi. Menurut perusahaan, sebelumnya tidak pernah ada perundingan bipartit. Sehingga, anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, telah cacat hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke PHI.

Menanggapi keberatan yang diajukan, Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan No. 538 K/Pdt.Sus-PHI/2015 bertanggal 26 Oktober 2015, PHI Makassar dinilai telah tepat dalam menerapkan hukum. Sebab menurut MA, jabatan personalia adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap, dan dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of