Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
538

Milik Negara, Permohonan Pailit Dua Pegawai Merpati Ditolak

Ilustrasi. (foto: planetpictures.net)
Ilustrasi. (foto: planetpictures.net)

Jakarta | Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016) menolak permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) pekerja PT. Merpati Nusantara Airlines, yaitu Sudiyarto dan Jafar Tambunan. Keduanya beralasan, bahwa perusahaan mempunyai utang uang pesangon sebesar lebih dari Rp. 850 juta, akibat adanya pemutusan hubungan kerja terhitung sejak bulan Juli 2014. Selain itu, Sudiyarto dan Jafar juga menyebutkan adanya utang pesangon terhadap 114 pekerja lainnya, yaitu sebesar Rp. 71,5 miliar. Padahal, lanjut keduanya, perusahaan yang berkantor pusat di Jl. Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut, telah mendapatkan alokasi dana penyertaan modal negara sebesar Rp. 800 miliar.

Terhadap permohonan yang diregister tanggal 11 Februari 2016, dengan perkara No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst itu, PT. Merpati mengajukan keberatan-keberatan. Diantaranya, PT. Merpati adalah perusahaan yang melayani kepentingan publik, dan sebanyak 96,99% sahamnya adalah milik Negara Republik Indonesia. Sehingga, menurut perusahaan, yang berhak mengajukan permohonan Kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, adalah Menteri Keuangan. Tak hanya itu, perusahaan juga berdalih, permohonan pailit yang diajukan 2 (dua) pegawainya belum dapat dikualifikasikan sebagai utang akibat dari PHK, karena tanpa adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Nilai tagihan tersebut adalah nilai tagihan sepihak yang belum terverifikasi oleh pihak yang berkompeten (incasu Pengadilan Hubungan Industrial),” tegas Rizky Dwinanto selaku kuasa hukum dari PT. Merpati Airlines, Rabu (16/3/2016) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Heru Prakosa, di Gedung Pengadilan Niaga, Jl. Bungur Raya, Jakarta. Atas perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim dapat memahami keberatan yang diajukan oleh perusahaan. Menurutnya, oleh karena yang mengajukan pailit bukan Menteri Keuangan, maka Pemohon bukan pihak yang berhak atau tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sengketa antara Pemohon dan Termohon, yang mempersoalkan tentang diberhentikannya Pemohon dimana hak-hak Pemohon tidak dibayarkan gaji, denda gaji, iuran jamsostek dan lain-lain. Maka hubungan tersebut, jika terjadi sengketa seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial,” tandas Hakim Heru membacakan pertimbangan hukum. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of