Type to search

Berita

Nota Pengawas Dirahasiakan, Hakim MK Curigai Adanya Transaksi Diruang Gelap

Share
Gedung Mahkamah Konstitusi.

Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar lanjutan persidangan dalam perkara No. 3/PUU-XIV/2016, tentang pengujian Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Senin (9/5) sore tadi. Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemerintah, setelah Rabu (20/4/2016) pekan lalu mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon.

Dihadapan Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Pemerintah menghadirkan  ahli dari Dosen Universitas Padjajaran, Dr. Sinta Dewi Rosadi, yang mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan merupakan informasi publik yang dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. “Meskipun saya belum membaca Surat Dirjen B.20 yang menyatakan Nota Pemeriksaan rahasia, tetapi menurut saya sifat Nota tersebut tidak boleh diungkapkan,” tandasnya.

Hakim Konstitusi Palguna mempertanyakan alasan mengapa Nota Pengawas bersifat rahasia, menurutnya apakah Nota tersebut jika diungkap ke publik dapat membahayakan negara. Bahkan dirinya mencurigai adanya transaksi diruang gelap antara pengusaha dengan Pegawai Pengawas, akibat dari tidak adanya fungsi kontrol dari para pekerja yang tidak diberikan Nota Pemeriksaan PPK.

Tak jauh berbeda, Hakim Konstitusi Suhartoyo justru mempersoalkan bagaimana cara para pekerja meminta pengesahan Nota PPK ke Pengadilan Negeri sesuai Putusan MK, jika Nota yang berisi penegakkan hukum tidak ia miliki. “Penegakkan hukum bukan hanya untuk pengusaha, tetapi juga untuk para pekerja,” ujarnya. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar juga mempertanyakan Pasal 2 ayat (4) apa harus juga berlaku bagi para karyawan? Sebab, ia menilai, Nota Pegawai Pengawas itu hanya berisi tindakan agar perusahaan melaksanakan hak-hak tenaga kerja sesuai undang-undang.

Para Pemohon yang terdiri dari Agus Humaedi Abdilah, Muhammad Hafidz, Solihin dan Chairul Eillen Kurniawan, diberi kesempatan oleh MK untuk menyampaikan kesimpulan. “Rangkaian sidang pemeriksaan perkara ini telah selesai, para Pemohon dan Pemerintah dapat menyampaikan kesimpulannya hingga tanggal 17 Mei 2016,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat menutup persidangan. (Yul)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *