Type to search

Berita

PHI Sebut PHK Sah Setelah Mendapatkan Surat Peringatan Ketiga

Share
Ilustrasi. (foto: tribunmaluku.com)

Ilustrasi. (foto: tribunmaluku.com)

Bandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Dicki Fahmi, dkk (3 orang) terhadap PT. Utax Indonesia, Kamis (21/4/2016). Dalam amar putusan bernomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, PHI Bandung menyatakan putus hubungan kerja antar keduanya dengan disertai pemberian uang pesangon sebesar Rp. 158 juta.

Menurut Majelis Hakim PHI Bandung, yang diketuai oleh Hakim Waspin Simbolon, Dicki bersama kedua teman sekerjanya telah terbukti mendapatkan Surat Peringatan (SP) I, II dan III, sehingga alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan yang berlokasi di Jl. Surya Nusa I, Kav. B1-B4, Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang tersebut, sah menurut hukum. “Tergugat dapat membuktikan bahwa kepada para Penggugat telah diberi Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga sebelum di-PHK,” tandas Hakim Waspin.

Padahal berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh perusahaan, ketiga pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak pada Februari 2015 itu, hanya terbukti baru mendapatkan SP III. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan PHK terhadap ketiga pekerja tersebut sah, terdapat penjelasan kebolehan melakukan PHK apabila pekerja yang telah diberikan SP III masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan.

Penjelasan Pasal 161 UU 13/2003 : “Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja”. (Yul)

1 Comment

  1. Diana 9 Desember 2017

    Saya bekerja selama dua tahun lebih di perusahaan pma. Seringkali saya harus ke luar kota atau ke luar negeri untuk pekerjaan dan sering pulang malam untuk menyelesaikan kerja.
    Tapi atasan saya apabila ada kesalahan yg ditemukan atasannya atau GM dia tidak ada back up saya, dan langsung menyatakan itu kesalahan saya, padahal semua pekerjaan atas approval dia. Anak saya sakit bahkan operasi masuk rumah sakit dia tetap mewajibkan saya bekerja.
    Sampai suatu hari saya kirim email atas ungkapan perasaan saya ke atasan saya dan email itu saya forward ke GM saya karena saya pikir dia bisa jadi pihak ketiga atau penengah.
    Tapi saya malah dapat sp3 tapi belum tandatangan GMnya dengan alasan saya lalai dalam pekerjaan dan menyebarkan ke pihak yang tidak berkepentingan.
    Yang saya tanya apakah saya bisa mengajukan pencabutan SP3 itu karena saya sudah melakukan semua pekerjaan sepengetahuan atasan saya dan bisa saya buktikan. Sedangkan email itu saya forward karena saya berpikir GM dan rekan saya adalah pihak ketiga dan penengah.?
    Saya sedang dalam kondisi hamil 5 bulan. Apakah bisa mereka lakukan PHK kepada saya dan bila bisa apakah saya mendapatkan pesangon?
    Terimakasih sekali

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *