Type to search

Berita

Tanpa Risalah Dead-Lock, PHI Kembali Nyatakan Mogok Kerja Tidak Sah

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Bandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Jum’at (18/3/2016) kembali menyatakan mogok kerja yang dilakukan pekerja tanpa disertai dengan adanya bukti risalah perundingan bipartit, yang menyimpulkan gagalnya perundingan atau buntu (dead lock), adalah merupakan mogok kerja tidak sah. Demikian pertimbangan hukum PHI Bandung atas gugatan yang diajukan oleh PT. Lintec Indonesia melawan Abdul Malik, dkk (178 orang).

PHI Bandung menilai, terdapat fakta atas kebersediaan Penggugat untuk tetap melakukan perundingan dengan para pekerja, sehingga menjadi tidak terbukti mogok kerja sejak bulan Agustus 2015 yang dilakukan para pekerja adalah sebagai akibat gagalnya perundingan. “Selama persidangan tidak ada bukti tertulis tentang perundingan bipartit antara Penggugat dengan para Tergugat tentang pelanggaran PKB, Kriminalisasi Pengurus PUK, dan PHK Sepihak oleh Pengusaha yang kemudian perundingan tersebut dinyatakan gagal oleh kedua belah pihak,” tandas Hakim Maringan Marpaung.

Atas pertimbangan hukum tersebut, PHI Bandung mengabulkan gugatan perusahaan yang beralamat di Kawasan Industri Menara Permai, Jl. Raya Narogong KM. 23,85, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor tersebut, dengan mengkualifikasikan tindakan Abdul Malik, dkk sebagai pemutusan hubungan kerja akibat mangkir. “Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat karena dikualifikasikan mangkir dan dianggap mengundurkan diri terhitung tanggal 15 Agustus 2015,” ujar Hakim Maringan selaku Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan dalam perkara No. 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg itu.

Berdasarkan catatan buruh-online.com, setidaknya PHI telah pernah memutus perkara yang serupa, yaitu mogok kerja tidak sah akibat tidak adanya risalah perundingan bipartit, yang menegaskan buntunya perundingan. [Baca: Syarat Mogok Kerja Dalam Kepmenakertrans Mereduksi Hak Pekerja]. Diantaranya yaitu Perkara No. 16/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg antara PT. Koyo Jaya Indonesia melawan Dedi Kurniadi, dkk (11 orang); Perkara No. 53/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg antara Budhi Wibowo, dkk (3 orang) melawan PT. Kawashima Engineering Plastic Indonesia; Perkara No. 96/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg antara PT. Adyawinsa Stamping Industries melawan Hendi Puspirayadi, dkk (6 orang); dan Perkara No. 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg antara Atep, dkk (567 orang) melawan CV. Sungai Indah. (Haf)

2 Comments

  1. oppo che che 20 Juli 2016

    Harus banyak belajar arti dan hakekat keimanan

    Balas
  2. Dan LI 3 April 2018

    Pak Marpaung, apakah suatu keharusan risalah yang ditandatangani, sementara dalam aturan tersebut ada kata “…atau…” dimana, kata tersebut menunjukkan pada sebuah pilihan.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *