Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
892

Tiga Tahun Berjuang Melawan Kerja Kontrak, Pengusaha Diseret ke Pengadilan Niaga

Buruh PT. Banteng saat berdiskusi masalah sistem kerja kontrak, Sabtu (30/11/2013).
Buruh PT. Banteng saat berdiskusi masalah sistem kerja kontrak, Sabtu (30/11/2013).
Buruh PT. Banteng saat berdiskusi masalah sistem kerja kontrak, Sabtu (30/11/2013).

Bogor | Walaupun kasus yang ia alami telah dimenangkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Mahkamah Agung (MA), namun PT. Banteng Pratama Rubber tetap bersikukuh tidak bersedia mempekerjakan kembali Mohamad Sofyan, dkk. Padahal Ketua PHI Bandung telah menerbitkan Penetapan Eksekusi No. 7/Eks-PHI/2016/Put/PN.Bdg bertanggal 2 Maret 2016, terhadap pabrik ban bermerk “Mizzle” tersebut, untuk segera mempekerjakan kembali ketiga pekerjanya itu.

Tak ingin usahanya selama lebih dari tiga tahun sia-sia, ketiga pekerja yang sebelum di PHK kesehariannya memproduksi ban tersebut, bersama ke-35 rekan lainnya yang juga masih menjalani proses penyelesaian sengketa hubungan industrial di PHI dan MA, Rabu (4/5) resmi mendaftarkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam Putusan PHI Bandung tanggal 8 Januari 2014 lalu, memerintahkan PT. Banteng untuk mempekerjakan kembali dirinya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu sejak terbitnya Putusan MA pada 19 November 2014, yang pada amarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan perusahaan yang berlokasi di Jl. Pahlawan, Km. 1,5, Citeureup, Kab. Bogor tersebut.

Melalui permohonan PKPU ini, Sofyan bersama rekan-rekannya hanya meminta perusahaan menjalankan Putusan PHI. “Kami hanya ingin perusahaan memberikan hak-hak kami, itu saja. Dan kami tidak menginginkan PT. Banteng tutup karena pailit, sebab masih ada ratusan pekerja lain yang bekerja, yang dulunya adalah teman-teman kami juga, meskipun mereka kini lupa setelah merasakan hasil dari apa yang kami perjuangkan dulu,” ujar Sofyan.

Sofyan bersama rekan-rekannya rela diputuskan kontrak kerjanya sejak awal tahun 2013 lalu, akibat menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Perjuangan Sofyan membuahkan hasil, perusahaan mulai mengangkat beberapa pekerjanya menjadi pekerja tetap sejak tahun 2014. Namun, pekerja yang masih mendukung perjuangan Sofyan, satu persatu di-PHK dengan alasan yang dicari-cari.

Kini, Sofyan bersama ke-37 temannya, mulai minggu depan akan memulai babak baru perjuangannya untuk mendapatkan hak-haknya yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sofyan sangat berharap Pengadilan Niaga dapat mengabulkan permohonan PKPU-nya, sebab ia nanti akan mengajukan tagihan upah terhitung sejak putusan MA tidak dijalankan, yaitu sebesar lebih dari dua puluh bulan, tanpa harus melalui proses eksekusi yang masih membutuhkan waktu dan jalan yang panjang.

Dalam catatan buruh-online.com, setidaknya di tahun 2014 pernah ada dua putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh buruh, yaitu Putusan PKPU CV. Jamrud di PN Surabaya No. 01/PKPU/2014/PN.-Niaga Sby. tertanggal 18 Februari 2014, dan Putusan PKPU PT. Sri Rejeki Mebelindo No. 03/PKPU/2014/PN.-Niaga Sby. tertanggal 5 Mei 2014. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of