Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
564

Alami PHK Dua Kali, Ketua Serikat Pabrik Ban Tetap Kawal Kasus PHK Anggotanya

Joko Yulianto. (foto: koleksi pribadi)
Joko Yulianto. (foto: koleksi pribadi)
Joko Yulianto. (foto: koleksi pribadi)

Bogor | Membentuk serikat pekerja bukanlah hal yang sepele, dan semudah kata per kata seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Joko Yulianto, seorang pekerja yang bekerja sejak Juli 1997 lalu di PT. Banteng Pratama Rubber merasa jaminan dan perlindungan dalam membentuk serikat, belum hadir untuk melindunginya.

Operator Curring itu, awal mula bersama kedua belas rekannya membentuk serikat pekerja pada 12 Juni 2011. Berselang sebulan ia baru memberanikan dirinya mengajukan permohonan pencatatan serikat ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, yang sehari setelahnya kemudian diterbitkan tanda bukti pencatatan. Meski sudah diakui keberadaannya oleh Pemerintah melalui Dinsosnakertrans, Joko baru berani memberitahukan serikatnya ke perusahaan pada 1 Agustus 2011.

Awal keberadaan serikatnya seperti tak ada masalah, bahkan tak ada tanggapan yang berlebihan dari perusahaan yang berlokasi di Jl. Pahlawan, Km. 1,5, Citeureup, Bogor itu. Seiring berjalannya waktu, serikat yang didirikan Joko makin menarik para pekerja dan bersedia secara sukarela menjadi anggotanya. Hal tersebut kemudian mendapatkan reaksi keras dari serikat yang sebelumnya, diantaranya dengan cara mempersoalkan keberadaan serikat yang didirikan Joko ke Dinsosnakertrans.

Tak hanya itu, anggota serikat Joko mulai diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan perjanjian kerja kontraknya telah berakhir. Sebagai ketua serikat, ia kemudian mengambil langkah-langkah advokasi, dengan cara memperselisihkannya ke Dinsosnakertrans dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kemudian, Dinsosnakertrans pada 23 Februari 2013, menerbitkan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), perihal penyimpangan penerapan perjanjian kerja kontrak, yang demi hukum beralih menjadi pekerja tetap.

Ketidak-patuhan PT. Banteng terhadap Nota Pemeriksaan PPK, pada akhirnya mengundang reaksi Joko yang kemudian memimpin demonstrasi selama 3 (tiga) bulan penuh sejak awal Desember 2013, yang akhirnya membuahkan PHK bagi dirinya pada 12 Desember 2013. “Itu PHK pertama saya,” ujar Joko saat diwawancarai buruh-online.com, Minggu (5/6) kemarin. Atas PHK tersebut, Joko dengan didampingi seratusan anggotanya mendatangi Polres Bogor, untuk melaporkan dugaan tindakan union busting.

Laporan Joko seketika itu juga diterima oleh Polres Bogor, dan langsung meminta keterangan dirinya serta 2 (dua) orang saksi dari malam hingga jam 4 shubuh pagi hari. Setibanya dirumah dari Polres Bogor, Joko mendapatkan surat dari perusahaan, yang pada intinya ia dipekerjakan kembali. “PHK saya dicabut, dan saya disuruh masuk kerja kembali,” tutur Joko.

Rupanya itu bukanlah akhir, Joko masih harus mengadvokasi anggotanya yang satu per satu terus dipecat dengan alasan kontrak dan indisipliener. Selain itu, Joko juga melaporkan perusahaan ke Polres Bogor terkait dugaan tindak pidana Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada 21 Desember 2013, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1445/XII/2013/JBR/RES BGR. Serta mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Cibinong, atas tindakan perusahaan yang tidak menjalankan Nota Pemeriksaan PPK, dengan Perkara Nomor : 243/Pdt.G/2013/PN.CBN. Tak hanya itu, Joko juga menggugat perusahaan dengan gugatan class action ke PN Cibinong, melalui perkara Nomor : 08/Pdt.G./2014/PN.Cbn tanggal 10 Januari 2014.

Upaya Joko, akhirnya membuat dirinya kembali di-PHK untuk yang kedua kali pada 30 Desember 2014, atau genap setahun dari PHK pertama. Kali ini, Joko ditinggalkan oleh sebagian anggotanya yang menerima tawaran PHK dengan pesangon satu kali undang-undang. Merasa tak sendiri, kemudian Joko bersama 37 rekannya yang kini masih berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka, tengah menempuh proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui perkara No. 48/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus pada 24 Mei 2016 lalu. “Saya tidak akan pernah meninggalkan anggota saya berjuang sendirian, saya akan tetap bersama mereka hingga hak mereka diberikan oleh perusahaan,” tutup Joko semangat. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of