Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
542

Buruh Karawang Siap Tempuh Upaya Hukum Pertahankan Perda Ketenagakerjaan

Abda Khair Mufti, Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Kab. Karawang.
Abda Khair Mufti, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)
Abda Khair Mufti, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Karawang | Pengumuman Presiden Joko Widodo pada Senin (13/6/2016) pekan lalu di Istana Merdeka, Jakarta, terkait pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) mengenai investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan, menuai ancaman dari tokoh buruh Karawang, Abda Khair Mufti. Disela-sela kesibukannya dalam menjalani aktifitas rutin sebagai salah satu Pimpinan Tertinggi Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Abda menegaskan kesiapan dirinya dan seluruh anggotanya untuk mempertahankan Perda Karawang tentang Ketenagakerjaan.

Ia mengaku, Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 20 Januari 2011 lalu, bukan hadiah dari Pemerintah Daerah tetapi hasil perjuangan buruh se-Kabupaten Karawang selama bertahun-tahun. “Saya telah berkoordinasi dengan penasehat hukum kami untuk segera mengajukan upaya hukum, dan saya akan mengajak seluruh tokoh masyarakat di Karawang, untuk satu barisan dengan kami mempertahankan Perda itu,” jelas Abda melalui pesan singkatnya kepada buruh-online.com, Jum’at (17/6/2016) kemarin.

Abda juga menolak jika Perda Ketenagakerjaan Karawang dikatakan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, atau kepentingan umum. Ia justru menyebut, Perda yang mengatur tentang keharusan setiap perusahaan mempunyai tenaga kerja 60% dari masyarakat Karawang dan tambahan upah sebesar 5% bagi pekerja kontrak, merupakan aturan yang justru jauh lebih baik dari ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan diatasnya. “Perda ini lebih baik dari undang-undang, masa mau dikatakan bertentangan. Ngaco ah!,” celetuknya.

Pemerintah berdalih, pembatalan ribuan perda akan menjadikan bangsa Indonesia memiliki daya saing. Ribuan perda tersebut juga, dituding telah menyulitkan dan menghambat bahkan menjerat bangsa Indonesia sendiri. Presiden Jokowi berharap para gubernur, bupati dan walikota serta anggota dan pimpinan DPRD, berhati-hati dalam membuat Perda, agar pembangunan daerah dapat didorong untuk kemajuan rakyat, bukan sebaliknya. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
yudi Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
yudi
Guest

Presiden tidak memikirkan rakyat miskin Karawang
.. Karawang tertindas. Dengan adanya perda no 1 tahun 2011. Saja Karawang masih tertindas apalagi di hapus.. Presiden tidak memikirkan dampaknya..egois