Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
663

Di-Skorsing Tanpa Diberi Upah Menjadi Dasar Gugatan PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | Tak lagi menerima upah sejak bulan Mei, Juni dan Juli 2015, akibat adanya skorsing yang dijatuhkan oleh PT. Mahakam Mandiri Makmur terhadap Khoirul Anam dan Basuni Arifin, menjadi dasar bagi keduanya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam gugatannya, kedua pekerja tersebut menganggap perusahaan telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut ketentuan itu, pekerja yang tidak diberikan upah atau diberikan upah secara tidak tepat waktu, dapat mengajukan permohonan PHK ke lembaga peradilan hubungan industrial. Sehingga, keduanya menilai wajar jika perusahaan memberikan uang pesangon sebesar Rp. 74,4 juta kepada Anam, dan sebesar Rp. 65,4 juta kepada Basuni.

Menanggapi gugatan yang diajukan oleh kedua pekerjanya, perusahaan yang berlokasi di Jl. Margomulyo Indah, Surabaya tersebut, memberikan sanggahan. Menurut kuasa hukum perusahaan, kedua pekerja kerap kali melakukan pelanggaran disiplin dan turut serta dalam mogok kerja, yang menunjukkan rendahnya kedisiplinan dalam bekerja. Selain itu, perusahaan juga telah memberikan teguran lisan dan peringatan kepada keduanya.

Terhadap dalil gugatan dan jawaban kedua belah pihak, Majelis Hakim PHI Surabaya yang diketuai oleh Hakim Jihad Arkanuddin menilai, tindakan perusahaan yang tidak membayar upah pada masa skorsing merupakan pelanggaran terhadap Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Menurut Majelis Hakim penyelesaian yang tepat dalam perkara ini, adalah dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan,” ujar Hakim Jihad, Senin (16/5/2016).

Atas pertimbangan hukum tersebut, PHI Surabaya dalam amar putusan No. 30/G/2016/PHI.Sby, hanya menjatuhkan hukuman uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan undang-undang. Selain itu, meskipun Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan diucapkan, atau sejak 16 Mei 2016, namun upah proses yang ditetapkan hanya selama 6 (enam) bulan ditambah 3 (bulan) upah skorsing, dari yang seharusnya sebesar 12 (dua belas) bulan yaitu sejak Mei 2015 hingga Mei 2016. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of