Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
458

Dibebankan Iuran dan Kurangnya Pelayanan, UU BPJS Kembali Di-Uji

Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (10/6) kemarin, menggelar sidang perdana pengujian materiil atas berlakunya Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang diajukan oleh dua orang perseorangan warganegara Indonesia sekaligus sebagai Pengurus Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN), Adri dan Eko Sumantri.

Keduanya menilai, pasal a quo telah menghilangkan hak konstitusional yang selama ini mereka nikmati. Yaitu, fasilitas kesehatan dari PT. PLN Persero berupa jaminan sosial pegawai, yang pelayanannya lebih baik dari BPJS serta tanpa perlu membayar iuran. Mereka juga keberatan dengan program jaminan pensiun yang menjadi salah satu Program BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, selama ini mereka telah diikutsertakan menjadi peserta jaminan pensiun tanpa perlu membayar iuran.

Dalam permohonannya, pengurus SP PLN tersebut, meminta kepada MK untuk menyatakan frasa “kepesertaan bersifat wajib” dalam Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS, tidak dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi peserta. Demikian disampaikan oleh Kuasa Hukum kedua pekerja, Ari Lazuardi dihadapan Majelis Hakim Panel MK yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Menanggapi permohonan para Pemohon yang diregister dengan perkara No. 47/PUU-XIV/2016, Hakim Konstitusi Anwar Usman menegaskan format dan sistematika permohonan agar disesuaikan dengan Peraturan MK No. 6 Tahun 2005. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, menyarankan agar para Pemohon memikirkan norma operasional yang terkandung dalam pasal yang diuji, seperti norma kegotong-royongan, nirlaba, akuntabilitas, portabilitas dan amanat.

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul juga mengingatkan kepada para Pemohon, bahwa pasal yang diuji sudah pernah diputus oleh MK dalam perkara No. 82/PUU-X/2012. Karenanya Hakim Konstitusi Manahan meminta para Pemohon untuk memperhatikan pendapat MK dalam putusan tersebut. Di akhir persidangan, Hakim Konstitusi Anwar Usman memberikan kesempatan kepada para Pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperbaiki permohonannya. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of