Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
374

Dipecat PDAM Sejak 2007, Gugatan 20 Pekerja Dinyatakan Tak Dapat Diterima

Ilustrasi. (gambar: aktual.co)
Ilustrasi. (gambar: aktual.co)

Denpasar | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan gugatan Ida Bagus Putra Manuaba, dkk (20 orang) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). Pasalnya gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang didalilkan oleh mantan para pekerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tersebut, sudah daluarsa.

Menurut Majelis Hakim PHI Denpasar, para pekerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM bernomor : 888/201/Kepeg/PDAM, terbukti diputuskan hubungan kerjanya sejak Agustus 2007, sedangkan gugatan diajukan ke PHI Denpasar pada 21 Oktober 2015. “Jadi sangat jelas tenggang waktu antara PHK dengan gugatan a quo berjarak waktu selama lebih kurang delapan tahun, dengan kata lain telah melebihi dari satu tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” ujar Hakim Hadi Masruri, Kamis (25/2/2016).

Para pekerja berdalih, bahwa sebelumnya mereka menempuh upaya hukum terhadap SK PHK Direktur PDAM, yang mereka anggap sebagai perusahaan milik daerah Kab. Karangasem ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski PTUN Denpasar mengabulkan permohonan pencabutan SK PHK dan memerintahkan Direktur PDAM untuk menerbitkan SK baru, namun putusan PTUN Denpasar dibatalkan oleh PTTUN Denpasar, yang selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Gagalnya upaya hukum yang dilakukan oleh Manuaba, dkk melalui jalur peradilan tata usaha negara, akhirnya mereka menempuh penyelesaian perselisihan PHK ke PHI Denpasar, melalui gugatan yang diregisterasi dengan No. 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps, dan dinyatakan lewat waktu (daluarsa). (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of