Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
551

Ditengah Proses PKPU, MA Kabulkan Kasasi Buruh Kontrak Pabrik Ban

Demo buruh PT. Banteng sejak Desember 2013. (foto: tvdesaku).
Demo buruh PT. Banteng sejak Desember 2013. (foto: tvdesaku).

Jakarta | Kendati sedang menempuh proses perdamaian atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan PT. Banteng Pratama Rubber dalam keadaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), atas permohonan dari kedelapan mantan pekerjanya sejak Selasa (24/5/2016) lalu.

Seminggu kemudian, Selasa (31/5/2016) Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), yang terdiri dari Hakim Dwi Tjahyo selaku Ketua Majelis, Hakim Fauzan, dan Hakim Yakup Ginting selaku Anggota Majelis, dalam Putusan No. 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016 menyatakan kabul atas upaya kasasi yang diajukan Muhammad Arifin, Cs (27 orang) terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menolak gugatan mantan pekerja pabrik ban tersebut.

Putusan tersebut ditanggapi antusias oleh Joko Yulianto, yang merupakan Ketua Serikat Pekerja dari Muhammad Arifin beserta teman-temannya. Ia mengucap syukur atas Putusan MA itu, setidaknya menurut dia, amar putusan MA dapat ia jadikan untuk menambah posisi tawar dalam proses perdamaian yang kini sedang berlangsung dengan PT. Banteng hingga 30 Juni yang akan datang.

Joko berharap, PT. Banteng bersedia menjalankan Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap itu, dan menyetujui rencana perdamaian, berupa pembayaran atas tagihan utang uang pesangon yang ia ajukan kepada Tim Pengurus PKPU PT. Banteng sejak Kamis (9/6/2016) lalu.

Sebelumnya, PHI Bandung pada tanggal 23 Desember 2015 dalam amar Putusan No. 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, menolak tuntutan pembayaran uang pesangon yang diajukan oleh Arifin, Cs sebesar Rp. 1,3 miliar. Menurut PHI Bandung, perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan oleh PT. Banteng sah menurut hukum. Sehingga terhadap pemutusan hubungan kerja karena alasan berakhirnya kontrak kerja, haruslah tanpa disertai dengan pembayaran uang pesangon.

Tak terima dengan Putusan PHI Bandung, Senin (29/2/2016) melalui Kuasa Hukumnya, Arifin Cs mengajukan kasasi ke MA yang kemudian disusul dengan penyerahan memori kasasi pada 14 Maret 2016. Terhadap permohonan kasasi tersebut, MA pada 6 April 2016 meregisterasi permohonan kasasi yang diajukan Arifin, dan mulai menyidangkan perkara tersebut sejak 20 April 2016.  (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of