Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
639

Kisah Buruh Kontrak Pabrik Ban, Dari PHI, MA, MK Sampai Pengadilan Niaga

Buruh PT. Banteng saat berdiskusi masalah sistem kerja kontrak, Sabtu (30/11/2013).
Buruh PT. Banteng saat berdiskusi masalah sistem kerja kontrak, Sabtu (30/11/2013).

Bogor | Pada awalnya, Mohamad Sofyan, Yuana Tri Siswanto dan Azis Efendi, diterima bekerja oleh PT. Banteng Pratama Rubber sebagai pekerja kerja waktu tertentu (kontrak) di tahun 2009 dan 2010 lalu. Ketiganya kemudian diputuskan hubungan kerjanya oleh produsen ban motor itu, pada bulan Januari dan Februari 2013, dengan alasan kontraknya telah berakhir.

Tak terima di-PHK dengan alasan kontrak, Sofyan melaporkan perusahaan yang berlokasi di Jl. Pahlawan, Km. 1,5, Citeureup, Bogor tersebut, ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor. Bak gayung bersambut, laporan itu menghasilkan Nota Pemeriksaan PPK bertanggal 28 Februari 2013, yang menyatakan penerapan perjanjian kontrak di PT. Banteng menyimpang, dan bertentangan dengan Undang-Undang.

Dengan bermodalkan Nota Pemeriksaan PPK, Sofyan menggugat perusahaannya itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung pada 18 September 2013. Dan melalui Putusan Nomor 100/G/2013/PHI/PN.Bdg bertanggal 8 Januari 2014, PHI menghukum perusahaan untuk mempekerjakan kembali ketiga pekerja tersebut, yang kemudian dikuatkan Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan No. 588 K/Pdt.Sus-PHI/2014 bertanggal 19 November 2014.

Merasa diperlakukan tidak adil, rekanan Sofyan yang juga dipekerjakan sebagai pekerja kontrak, Rian Ardiansyah pada 8 Januari 2014 mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Putusan No. 7/PUU-XII/2014 bertanggal 4 November 2015, MK mengabulkan judicial yang diajukan oleh Rian, yang salah satu pertimbangan hukumnya adalah Nota Pemeriksaan PPK terhadap perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, dapat diajukan upaya paksa melalui eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Meski telah memenangkan kasusnya pada tingkatan Dinsosnakertrans, PHI, MA hingga MK, namun perusahaan tak kunjung mempekerjakannya kembali. Akhirnya, Sofyan bersama teman-temannya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Mei 2016 lalu. Atas permohonan tersebut, PN Niaga melalui Putusan No. 48/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst bertanggal 24 Mei 2016 mengabulkan seluruhnya, dengan menyatakan putusan pengadilan yang memerintahkan perusahaan membayar sejumlah uang, merupakan bagian dari utang yang wajib dibayar oleh perusahaan.

Kini, Sofyan bersama 37 rekannya yang juga diputuskan hubungan kerja, sedang mengajukan rencana perdamaian yang apabila ditolak oleh perusahaan, maka pada 12 Juli yang akan datang akan berakibat dijatuhkannya putusan pailit oleh PN Niaga. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of