Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
614

Mengundurkan Diri Tak Sesuai Prosedur, PHI Putuskan Bekerja Kembali

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Palangka Raya | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, akhirnya menyatakan keputusan PT. Sakti Mait Jaya Langit yang menyetujui pengunduran diri Suriadi pada 26 September 2015, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Rabu (17/2/2016) lalu. Hakim Andi Hendrawan selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut, menilai surat pengunduran diri yang diajukan Suriadi pada 28 September 2015, tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Pasalnya, surat keputusan persetujuan pengunduran diri yang diterbitkan perusahaan yang berlokasi di Desa Lahei Mangkutup, Mantangai, Kalimantan Tengah itu, lebih dahulu terbit yang kemudian disusul dengan surat pengunduran diri. Majelis Hakim juga menilai, tindakan perusahaan terburu-buru dan sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan PHK. “Oleh karenanya Surat Keputusan Nomor 851/SKSKB/HRD-SMJL/IX/2015 tentang Pemberhentian Pengunduran Diri Suriadi tertanggal 26 September 2015, adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum,” ujar Hakim Andi.

Dalam amar putusan No. 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plk yang dibacakannya, perusahaan dihukum untuk memanggil dan mempekerjakan kembali, serta membayarkan upah selama tidak mempekerjakan Suriadi, terhitung sejak Oktober 2015 hingga dibacakannya putusan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011.

Kendati Hakim memutus untuk mempekerjakan kembali Suriadi, namun PHI menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1 juta perhari yang diajukan pekerja yang terakhir menjabat sebagai mandor itu. Alasannya adalah karena Suriadi dalam surat gugatan yang ia daftarkan pada 11 Desember 2015 lalu itu, juga menuntut pembayaran sejumlah uang berupa upah selama tidak dipekerjakan. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of