Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
496

MK Langgengkan Judicial Review di Mahkamah Agung Tetap Tertutup

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)

Jakarta | Harapan agar Mahkamah Agung (MA) dapat menggelar persidangan pengujian (judicial review) peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para pihak, akhirnya kandas. Selasa (31/5/2016), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh tiga orang pekerja, yaitu Muhammad Hafidz, Wahidin dan Solihin.

Dalam Putusan No. 30/PUU-XIII/2015, MK menilai waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditetapkan untuk memeriksa hingga memutus sebuah perkara pengujian, sebagaimana diatur  Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tidaklah cukup untuk menggelar persidangan dengan melibatkan para pihak secara terbuka. “Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan pengujian undang-undang, tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung,” ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati di Ruang Pleno MK, Jakarta.

Menurut MK, alasan tersebut menjadi kendala dan hambatan bagi MA untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli dalam sidang terbuka untuk umum. MK menilai, jika MA diharapkan dapat menggelar sidang permohonan judicial review yang dihadiri oleh para pihak seperti layaknya di MK, maka MA harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Dan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, tandas Hakim Konstitusi Maria.

“Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan atas permohonan para pekerja yang berasal dari daerah Bogor, Karawang dan Bekasi itu. Para Pemohon mendalilkan telah dirugikan atas berlakunya Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009, yang menghalangi hak konstitusionalnya untuk dapat secara langsung hadir dalam pemeriksaan judicial review di MA, dalam pengujian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of