Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
557

Mutasi Tanpa Tenggang Waktu, PHI Nyatakan Tidak Patut

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | Mutasi menurut pandangan para ahli, adalah perpindahan pekerja dari satu jabatan ke jabatan lainnya, dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya dalam satu induk perusahaan, yang pada dasarnya mempunyai posisi yang sama atau setara, dan tanpa mengurangi upah sebagai hak pekerja, yang dilakukan perusahaan dengan pemberian waktu atau kesempatan yang cukup, agar pihak pekerja dapat mempersiapkan dirinya untuk bekerja ditempat kerja yang baru, demikian dikatakan Hakim Isjuaedi dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Wartono dengan PT. Mahakam Kencana Intan Abadi.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur, menurut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, membuat mutasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. “Mutasi tersebut diberlakukan sejak tanggal surat itu dibuat, yaitu sejak tanggal 30 Maret 2015, dengan demikian Majelis menilai bahwa mutasi kerja ke luar propinsi tersebut, secara prosedural sangat tidak memungkinkan, atau bisa disebut tidak patut atau tidak layak untuk dapat dilaksanakan dengan baik,” tandas Hakim Isjuaedi, Selasa (19/4/2016).

Selain itu, Majelis menyimpulkan, pemberlakuan mutasi oleh perusahaan yang berlokasi di Jl. Tales, Surabaya itu, yang didasarkan pada Peraturan Perusahaan (PP) berperiode 11 Januari 2013 hingga 10 Januari 2015. Sehingga menurut Majelis, mutasi yang dilakukan terhitung sejak 30 Maret 2015, tanpa dasar, karena PP sudah tidak berlaku lagi. “Dan tidak lagi dapat dipergunakan sebagai dasar dalam perselisihan pada perkara ini,” ujar Hakim Isjuaedi membacakan pertimbangan hukum dalam perkara No. 17/G/2016/PHI.Sby.

Lebih lanjut ia menyatakan, “Atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa mutasi kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini adalah tidak patut atau tidak layak, maka dengan demikian mutasi tersebut dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum”. Terhadap pertimbangan demikian, PHI mengkualifikasikan pemutusan hubungan kerja terhadap Wartono adalah karena efisiensi, yang disertai dengan penghukuman pemberian uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 71,6 juta. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of