Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
440

Sanksi Denda THR Hingga Pencabutan Ijin Usaha Tak Gentarkan Pengusaha

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bandung | Himbauan hingga ancaman Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri bagi pengusaha yang tidak memberikan atau menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) kepada pekerjanya, akan diberikan sanksi denda hingga pencabutan ijin usaha, nampaknya masih dianggap sebelah mata oleh sebagian kalangan pengusaha.

Semisalnya, menurut salah satu pekerja outsourcing (perusahaan penyedia jasa tenaga kerja) yang ditempatkan di Institute Teknologi Bandung (ITB), baru mendapatkan THRK sebesar Rp.600 ribu, padahal upah yang biasa ia terima setiap bulannya adalah Rp. 1,8 juta. Menurutnya, perusahaan outsourcing yang berada di Jl. Sumedang, Laswi itu, akan mengangsur pembayaran THRK hingga bulan Desember 2016.

Meski ia telah bekerja selama lebih dari setahun, perusahaan pemenang tender jasa cleaning service di ITB itu, telah menerbitkan pengumuman pembayaran THRK dengan cara diangsur, tuturnya, Kamis (30/6/2016) melalui akun twitternya. Cuitan tersebut langsung ditanggapi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyarankan agar segera melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Tidak sesuainya besaran perhitungan dan waktu pembayaran, dikenakan sanksi administratif serta denda sebesar lima persen dari jumlah besaran THRK yang harus dibayar. Ketentuan tersebut, diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tertanggal 8 Maret 2016 lalu. Ketentuan yang oleh sebagian kalangan dianggap lebih tegas itu, mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men/1994.

Perbedaan diantara kedua aturan tersebut adalah adanya perintah berupa kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan THRK bagi pekerja yang bermasa kerja sebulan atau lebih. Sedangkan aturan yang lama hanya mewajibkan pengusaha membayar THRK bagi pekerja yang bermasa kerja tiga bulan atau lebih. Selain itu, Permenaker No. 6 tidak lagi mengkualifikasikan pelanggaran terhadap besaran dan waktu pembayaran THRK sebagai tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of