Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
455

Sebanyak 61 Dari 74 Pasal Hanya Copy Paste, Buruh Uji Peraturan Bupati ke MA

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)

Jakarta | Sejumlah buruh yang berasal dari Karawang mendatangi gedung Mahkamah Agung (MA), Senin (13/6) siang. Mereka hendak mendaftarkan permohonan judicial review terhadap Peraturan Bupati Karawang No. 9 Tahun 2016, yang baru disahkan Bupati terpilih, Cellica Nurrachadiana pada 22 Maret 2016 lalu itu.

Para buruh yang dipimpin oleh Abda Khair Mufti dan tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) tersebut, menilai isi Peraturan Bupati yang rencananya akan mengatur perencanaan tenaga kerja makro dan mikro di Kabupaten Karawang itu, hanyalah copy paste dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Chairul Eillen Kurniawan, salah satu dari sebelas Pemohon mengatakan, 2 (dua) pasal dalam Peraturan Bupati mempunyai muatan materi yang sama dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. Selain itu, sebanyak 24 (dua puluh empat) empat pasal lainnya dalam Peraturan Bupati juga sama persis dengan 35 pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

Tak hanya mempunyai muatan materi yang sama dengan kedua aturan tersebut, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pasal dalam Peraturan Bupati dinilai sama dengan 32 (tiga puluh dua) pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro. Chairul juga menyebutkan, bahwa 74 pasal dalam Peraturan Bupati disusun dan diundangkan bukan berdasarkan perintah dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, atau ketentuan lainnya.

“Perbup ini tidak ada cantolan perintah untuk dibuat, sehingga telah melanggar asas pendelagasian wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan harus dinyatakan batal,” ujar Chairul. Ia juga menegaskan, bahwa Bupati Karawang tak perlu repot-repot jika ingin menyusun perencanaan tenaga kerja makro dan mikro di Karawang. “Dalam Permenaker 16, Bupati bisa langsung membentuk tim perencanaan tenaga kerja tanpa harus membuat aturan baru yang hanya copy paste,” lanjutnya.

Dalam permohonan setebal 55 halaman yang diterima Kepaniteraan MA, Ria Susilawati, para Pemohon memohon MA untuk menyatakan Peraturan Bupati Karawang No. 9 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of