Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
470

Tak Ada Yang Istimewa, Aliansi Buruh Bakal Tolak Raperda Tangerang

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tangerang | Dinilai tidak ada urgensinya bagi kepentingan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang, dan hanya akan menghambur-hamburkan keuangan daerah. Puluhan serikat pekerja berencana akan mendatangi Pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang, dan meminta Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang, untuk menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan itu.

Menurut perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Koswara mengatakan, “Raperda itu tidak ada urgensi bagi kepentingan buruh. Kami meminta kepada Pemerintah Daerah segera membatalkan pembahasan Raperda itu, karena hanya menghambur-hamburkan keuangan daerah saja,” tandasnya. Ia menegaskan, selain melegalkan pemagangan dan memberikan celah bagi lahirnya perusahaan outsourcing, Raperda itu juga tidak memuat sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang tertuang didalam pasal-pasalnya.

Senada dengan Koswara, juru bicara aliansi serikat pekerja se-Tangerang Raya, Subianto menilai magang itu sebagai sistem ketenagakerjaan yang abu-abu dan sangat merugikan kaum pekerja. “Anehnya dalam draft Raperda Ketenagakerjaan itu dilegalkan. Selain magang, ada beberapa pasal yang tidak ada urgensinya dengan kesejahteraan buruh, yakni melegalkan outsourcing,” katanya, Minggu (19/6).

Ia juga menegaskan, saat ini Pemerintah Pusat sedang memangkas ribuah Perda yang tidak mempunyai nilai tambah dan cenderung merugikan pihak-pihak tertentu. Subyanto menduga penyusunan Raperda tersebut dipaksakan, serta ia mencurigai Raperda itu titipan atau pesanan dari pihak-pihak tertentu. Sebab, dalam Raperda itu tidak ada yang menyangkut kepentingan buruh, padahal selama ini pekerja sudah memberikan sumbangsih pajak kepada pemerintah.

Di pihak lain, Bahrum, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang juga Koordinator Pansus II Raperda Ketenagakerjaan, mengatakan Raperda tersebut masih dalam proses karena sedang dibahas DPRD. “Raperda masih dalam proses pengkajian. Karena itu, Pansus masih menerima masukan dari semua elemen seperti buruh, pengusaha dan pemerintah, baik secara filosofis, psikologis maupun yuridis,” kata Bahrum. Dirinya kini sedang menunggu masukan yang konstruktif dari semua elemen masyarakat, dan mengharapkan Raperda itu bermanfaat bagi semua kalangan, baik buruh maupun pengusaha, ujarnya. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of