Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
573

Baru Diduga Gelapkan Keuangan, PHI Tolak PHK Kualifikasi Kesalahan Berat

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tanjungpinang | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, menolak alasan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dilakukan oleh PT. Prostar Indonesia terhadap Allvak Biondi. Alasannya adalah, dasar hukum PHK yang diterapkan oleh perusahaan menggunakan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PHI menilai, dasar hukum tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dan PHK terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap. “Sehingga alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena adanya dugaan kecurangan atas keuangan perusahaan sesuai dengan laporan polisi yang telah dibuat Tergugat kepada Kepolisian adalah tidak sah demi hukum,” tegas Hakim Zulfadly, Rabu (1/6/2016).

Dalam putusan bernomor 98/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg tersebut, Majelis Hakim PHI berpandangan hubungan kerja keduanya tidak akan lagi harmonis jika dilanjutkan. Oleh karenanya, penyelesaian realisitis dan proprosional adalah pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, PHI menghukum perusahaan yang berlokasi di Kota Batam itu, untuk memberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan kepada Allvak, sebesar $ SGD 20.700.

Sebelumnya, PHI Tanjungpinang juga telah menghukum PT. Prostar Indonesia dalam perkara nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg, untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan kepada Roy Ferry dan Ferinati. Keduanya juga diduga melakukan kecurangan atas keuangan perusahaan, dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of