Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
396

Hanif: Pemda Harus Patuhi Regulasi Perhitungan Besaran Upah Minimum

Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan.
Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan.
Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan.

Bali | Klaim sejumlah serikat pekerja yang menilai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang diundangkan sejak 23 Oktober 2015 lalu akan mengubah peran dan fungsi Dewan Pengupahan, ditepis oleh Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, Kamis (21/7) siang tadi di Sanur, Bali.

Menurutnya, Dewan Pengupahan diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam memastikan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Ia juga berpendapat, bahwa struktur dan skala upah dapat menjadi landasan untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil. “Saya juga berharap, Dewan Pengupahan benar-benar mendapatkan dukungan yang lebih dari sekedar memadai dari Pemerintah Daerah,” tegasnya mengingat besarnya peran Pemda dalam mematuhi segala regulasi terkait pengupahan.

Pesan yang ia sampaikan dalam acara penutupan Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia, sejak Senin (18/7) lalu itu, bertolak belakang dengan isi yang terkandung dalam PP 78/2015. Sebab, penetapan besaran upah minimum yang dilakukan oleh Gubernur, tidak lagi berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, melainkan berdasarkan formula perhitungan upah minimum yang besaran nilai harganya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Padahal sebelumnya, untuk menetapkan usulan besaran upah minimum, Dewan Pengupahan yang terdiri dari wakil Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja, Perguruan Tinggi dan BPS melakukan survei secara langsung ke pasar tradisional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Tak hanya itu, kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan, merupakan tanggung jawab Pemerintah melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaannya. Serta, setiap daerah juga mempunyai corak dan kearifan lokal masing-masing, sehingga apabila di suatu daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam menetapkan besaran upah minimum lebih tinggi dari hasil perhitungan yang didasarkan pada formula perhitungan dalam PP 78/2015, maka bukanlah menjadi suatu kewajiban bagi Pemda tersebut untuk mematuhi segala regulasi minimal terkait pengupahan. (YUL)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of