Type to search

Jaminan Sosial

Jalan Panjang Penegakkan Hukum Pelanggar BPJS Ketenagakerjaan

Share
kartu bpjs (foto: financial.bisnis.com)

Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
(foto: financial.bisnis.com)

Jakarta | Tepat dua pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 23 Tahun 2016. Permenaker yang terdiri dari 13 pasal tersebut, mengatur tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja (pengusaha).

Pemberi kerja yang dapat dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, adalah bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, serta Jaminan Hari Tua. Kepada mereka, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, akan memberikan sanksi teguran tertulis pertama yang berlaku selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Lalu, apabila teguran pertama telah lewat waktu dan si pemberi kerja tetap tidak mendaftarkan pekerjanya. Maka BPJS Ketenagakerjaan akan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk sepuluh hari kedepan. Jika si pemberi kerja tetap tidak bersedia mendaftarkan pekerjanya, BPJS Ketenagakerjaan akan menetapkan sanksi denda dan baru setelah itu dikenai sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pembatasan waktu atas pemberian sanksi denda hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu oleh BPJS Ketenagakerjaan, tidak diatur dalam Permenaker itu. Bukan hanya limitasi waktu, namun juga Permenaker tidak menyebutkan secara jelas mengenai jenis pelayanan publik tertentu apa yang akan tidak akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (HAF)

1 Comment

  1. Widodo 26 Juli 2016

    Pengusaha sdh mengakui bhwa krywn tdk didaftarkan jamsostek sejak lama..bahkan tertuang dlm anjuran… tapi sang pengawas sprtinya tidak melihatnya. Betul sekali..jalan masih panjang

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *