Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
536

Kewenangan Dewan Pengupahan Diperlemah, Besaran Upah Resmi Ditangan BPS

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Tepat 27 Juni 2016 lalu, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Peraturan tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Kendati dicabut, namun ketentuan Pasal 2 dan Lampiran I Permenaker KHL yang lama tetap dianggap berlaku. Ketentuan Pasal 2 Permenaker 13/2012 adalah menyoal 60 (enam puluh) komponen dan jenis KHL, yang terdiri dari makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi serta tabungan. Sedangkan, ketentuan yang menentukan tata cara menghitung besaran harga nilai KHL melalui tahapan survei di pasar tradisional dinyatakan tidak berlaku.

Survei harga pasar dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, yang merupakan wakil dari Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja, Perguruan Tinggi dan Badan Pusat Statisik (BPS). Namun, dengan terbitnya Permenaker 21/2016, dalam Pasal 10 ayat (2), telah ditetapkan besaran harga nilai KHL bersumber dari lembaga yang berwenang di statistik.

Independensi BPS kerap diragukan oleh masyarakat, terutama pada kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak sedikit telah salah sasaran. Bagi kaum buruh yang memimpikan kesejahteraan, menyerahkan penetapan besaran upah minimum atas dasar nilai harga KHL versi BPS, bagai pungguk yang merindukan. (HAF)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of