Type to search

Sekitar Kita

Mulai Oktober, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Mutasi

Share
Lambang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Lambang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Jakarta | Melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 48 Tahun 2015, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 nanti, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selama ini bertugas di Dinas Tenaga Kerja pada tingkat Kabupaten/Kota, akan dimutasikan seluruhnya menjadi PNS pada tingkat Provinsi.

Ditengah banyaknya pelanggaran ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang dilkukan oleh pengusaha, pengalihan 1.776 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang bertugas melakukan penegakkan hukum (law inforcement) ketenagakerjaan itu, diharapkan dapat memperkuat kembali pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

Namun faktanya acapkali ditemui, laporan atau pengaduan pihak pekerja atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, hanya ditindak-lanjuti dengan proses pemeriksaan di perusahaan, bahkan tak jarang yang enggan melakukan pemeriksaan. Selain itu, jika yang diperiksa berkaitan dengan pelanggaran hukum yang tidak berujung pada tindak pidana, maka hasil pemeriksaan yang diterbitkan Pegawai Pengawas berupa Nota, tidak dianggap sebagai produk hukum oleh pihak pengadilan.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri memang mengakui rendahnya kualitas dan kuantitas pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Ia menuding, jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan seharusnya 4.452 orang, agar mampu mengawasi 265 ribu perusahaan yang tesebar di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Hanif juga menyebutkan, ada 155 dari 514 kabupaten/kota yang Dinas Tenaga Kerjanya tidak punya Pegawai Pengawas. (HAF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *